Gratifikasi

Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang untuk kasus dugaan pencucian uang dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Nurhadi, mantan Sekretaris MA.

KPK melakukan penggeledahan lanjutan di rumah Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo, dr Yunus Mahatma, di Madiun terkait kasus suap. Dalam Penggeledahan KPK RSUD Ponorogo ini, mobil mewah ditemukan.

KPK sita uang tunai dari rumah dinas Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. Penemuan ini menjadi petunjuk penting dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjeratnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami bagaimana Sekda Ponorogo Agus Pramono bisa mempertahankan jabatannya selama 13 tahun, terkait kasus suap jabatan dan proyek di lingkungan Pemkab Ponorogo.

KPK mendalami proyek pengadaan Monumen Reog Ponorogo dan seluruh pengadaan barang/jasa lain di Kabupaten Ponorogo menyusul penetapan Bupati Sugiri Sancoko sebagai tersangka suap.

KPK terus mendalami bagaimana Sekda Ponorogo Agus Pramono mampu mempertahankan jabatannya selama 12 tahun, di tengah penyelidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mendalami kemungkinan adanya suap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di dinas-dinas lain, memperluas cakupan penyidikan kasus korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menerima suap dari berbagai pihak, tidak hanya terbatas pada tiga klaster yang telah diungkap. Penyelidikan atas dugaan suap Bupati Ponorogo terus berlanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus Korupsi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang diduga menerima uang Rp2,6 miliar dari tiga klaster kasus. Simak detail lengkapnya!

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memperkuat integritas dan budaya antikorupsi di kalangan ASN melalui sosialisasi rangkaian Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025, bertujuan wujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Pengusutan itu merupakan kasus baru yang ditangani oleh lembaga antirasuah tersebut.

Budi menjelaskan, kedatangan pihak KPK kali ini hanya sebatas koordinasi dengan Kementerian PU.

Diketahui ada 3 Menaker sejak 2012 diantaranya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (2009–2014), Hanif Dhakiri (2014–2019), dan Ida Fauziyah (2019–2024)

Kejati telah memeriksa 32 saksi serta penyitaan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp3,6 miliar dan aset lainnya.

Mereka terjerat kasus suap dan gratifikasi vonis lepas perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) perio 2021-2022.

Pencairan dana diserahkan ke Mbak Ita pada 29 Desember 2022 setelah kesepakatan tersebut.

Ketiganya menerima suap terkait vonis lepas (ontslag) perkara korupsi Migor. Total suap mencapai Rp22,5 miliar.

Kasus suap ini diketahui berkaitan dengan vonis onslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO).

Hal itu terungkap setelah penyidik Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap Djuyamto (DJU) selaku hakim PN Jaksel yang dulunya menjadi ketua majelis hakim kasus

Suap atas timbal balik vonis lepas terdakwa korporasi kasus korupsi minyak goreng.