Gratifikasi

KPK mengingatkan ASN dan pejabat negara soal potensi gratifikasi parsel Lebaran. Laporan bisa dilakukan melalui aplikasi Gratifikasi Online di gol.kpk.go.id.

Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan surat edaran yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menerima atau meminta gratifikasi, termasuk permintaan THR, sebagai upaya pencegahan korupsi. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih d

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil produsen rokok dalam rangka mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. KPK Panggil Produsen Rokok, informasi telah dikantongi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka baru dalam kasus suap dan gratifikasi terkait importasi barang KW, meskipun sempat dipulangkan setelah terjaring OTT. Simak alasan di balik penetapan tersangka B

KPK menemukan modus baru tersangka kasus impor barang KW Bea Cukai: menggunakan lebih dari satu mobil operasional untuk menyimpan uang hasil korupsi, memudahkan akses dana tunai.

Penahanan Budiman Bayu oleh KPK menandai tersangka ketujuh dalam skandal suap impor barang KW di Bea Cukai. Terungkapnya peran baru ini menambah daftar panjang pejabat yang terlibat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar peran Budiman Bayu dalam kasus suap Bea Cukai, Kepala Seksi Intelijen Cukai Ditjen Bea Cukai, yang diduga memerintahkan pengelolaan uang haram. Simak detailnya!

Tiga anggota DPRD NTB menghadapi sidang perdana kasus gratifikasi di PN Mataram, terkait dugaan upaya menghambat program "Desa Berdaya" dengan total suap miliaran rupiah, menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat.

Ia memutuskan melaporkan dugaan gratifikasi tersebut kepada KPK karena ingin menjadi contoh untuk jajaran Kemenag.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dengan memanggil sejumlah pejabat Ponorogo, termasuk pimpinan SKPD dan anggota DPRD.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami barang bukti dari penggeledahan Kantor Wali Kota Madiun, memperkuat penyidikan kasus pemerasan dan gratifikasi. KPK Dalami Bukti Wali Kota Madiun.

KPK melakukan penggeledahan di rumah Ketua PBSI Madiun, Rahma Nuviarini, menyita sejumlah dokumen dan mobil mewah, dalam pengembangan kasus korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.

Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Sosialisasi Antikorupsi bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD, bertujuan memperkuat komitmen pemerintahan bersih dan berintegritas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor PMPTSP Madiun dan menyita ratusan juta rupiah, mendalami kasus dugaan korupsi pemerasan Wali Kota Madiun.

LPSK berkoordinasi dengan Kejati NTB untuk menindaklanjuti permohonan perlindungan legislator NTB yang terseret kasus gratifikasi, menyisakan pertanyaan besar tentang keputusan akhir lembaga tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Maidi, mantan Wali Kota Madiun, dapat mengganggu iklim usaha di Kota Madiun, Jawa Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi menerima gratifikasi fantastis hingga Rp1,3 miliar, memicu penyelidikan mendalam atas dua klaster kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan dua orang lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi terlibat kasus korupsi, menikmati uang pemerasan dan gratifikasi senilai Rp2,25 miliar selama menjabat dua periode, dan telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Madiun Maidi menerima uang Rp350 juta terkait izin akses jalan STIKES Madiun, serta meminta fee perizinan lain, mengindikasikan pola korupsi yang lebih luas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp550 juta terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi, melibatkan proyek dan dana CSR.