Oss

Pemerintah Kabupaten Gianyar secara aktif melakukan pendampingan perizinan usaha bagi pelaku bisnis, bertujuan menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan regulasi tata ruang baru.

Menteri Investasi Rosan Roeslani melaporkan 14,6 juta pelaku usaha NIB telah tercatat, didominasi UMKM. Pemerintah juga menyempurnakan KBLI demi data akurat dan kepastian berusaha.

Kanwil BPN Jatim menunjukkan komitmennya dalam mendukung investasi dengan fasilitasi bimtek Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi pelaku usaha. Bagaimana langkah ini mempercepat perizinan?

Irnadi menegaskan meski investor pernah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan kereta gantung, bukan berarti proyek tersebut sudah berjalan.

Lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan perizinan selama ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran di berbagai tempat.

AP3MI mengungkapkan bahwa produk UMKM yang bagus sekalipun sulit menembus pasar modern tanpa legalitas lengkap. Pahami mengapa Legalitas UMKM Tembus Pasar Modern menjadi krusial!

Kemenparekraf adakan pelatihan perizinan usaha pariwisata berbasis OSS di Bali, menyasar 80 pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Langkah ini penting untuk menertibkan ribuan akomodasi tak berizin dan meningkatkan tata kelola destinasi.

Kementerian Investasi/BKPM mengajukan tambahan anggaran Rp1,15 triliun untuk 2026. Permintaan ini penting demi memaksimalkan layanan investasi dan perizinan yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat PVTPP berkomitmen pada Peningkatan Layanan Kementan demi pertanian maju. Simak upaya mereka dalam menjaga integritas dan inovasi.