Pagar Laut Di Tangerang

Saiful mengatakan, proses pembongkaran dan pembersihan bambu bekas pagar laut ditargetkan rampung dalam waktu satu pekan, selama cuaca mendukung.

Kasus pemalsuan dokumen ini mencuat karena SHM tersebut diduga digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Dari aplikasi digital itu tercatat panjang pagar laut yang masih berdiri sepanjang 812,99 meter ditarik dari bibir pantai sebelah timur ke utara laut.

Ada waktu 7 hari bagi penuntut umum untuk menentukan sikap apakah berkas perkara ini sudah lengkap atau belum.

Diduga, lokasi perairan yang kini dikavling akan dijadikan tanah empang untuk tambak udang.

Masyarakat pantura yang merasa tertekan, diintimidasi atau mengalami ketidakadilan dalam proses penjualan tanah, disarankan untuk menempuh jalur hukum.

Warga Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang menggugat Presiden RI, Bupati, Kepala Desa hingga pengembang swasta PT Agung Sedayu Grup (ASG)

Gugatan tersebut telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 111-PDTG-2025-PN Jakarta Pusat.

Warga mengaku tak puas jika penetapan tersangka terhenti pada dua pejabat Desa Arsin dan Ujang Karta.

Djuhandani menambahkan, proses penyidikan ini juga harus berjalan secara berurutan.

Johan menilai, hal itu sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi di sektor kelautan dan perikanan.

Kuasa hukum mengklaim juga mencari keberadaan Arsin.

Sosok Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta ikut terseret kasus pagar laut Tangerang.

Bareskrim Polri mengulas modus dalam kasus pagar laut Tangerang, khususnya terkait dugaan pemalsuan dokumen penerbitan SHM dan HGB.

Meski telah memeriksa Kepala Desa Kohod, Bareskrim Polri mengaku tetap mengedepankan peraduga tak bersalah.

Hingga kini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka kasus penerbitan HGB hingga SHM pagar laut hingga yang memasang bambu di perairan pantura.

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 menetapkan kepemilikan laut atas nama individu dan korporasi haram.

Proses pencabutan pagar tersebut menjadi bukti komitmen TNI AL dan aparat maritim lainnya untuk mengurangi kesulitan para nelayan.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya menegaskan sertifikat di area pagar laut Tangerang, sudah terbit akan dibatalkan secara menyeluruh.

22,5 Kilometer wilayah laut Tangerang telah bersih dari pagar bambu yang mengitari dari wilayah Kecamatan Tanjung Pasir hingga Kronjo.