Pnbp

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi pendapatan negara Papua mencapai Rp10,24 triliun hingga November 2025, melampaui target APBN 2025 dan menunjukkan kinerja fiskal yang optimal.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menerbitkan 164 Izin Pemanfaatan Pulau Kecil pada tahun 2025, melampaui target dan berkontribusi signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kebijakan Visa on Arrival (VoA) tujuh hari telah membawa dampak positif signifikan bagi industri perhotelan di Bintan, dengan tingkat hunian mencapai 90% sepanjang 2025.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten berhasil melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025, dengan Kantor Imigrasi Tangerang mencatat capaian tertinggi sebesar 230,92 persen dari target.

Kejaksaan Negeri Kota Bogor berhasil meraih tiga penghargaan bergengsi dalam Rapat Kerja Daerah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, menunjukkan komitmen kuat dalam penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menekankan peran vital Pusvetma sebagai motor produksi vaksin nasional guna memperkuat kesehatan hewan dan mendukung swasembada pangan.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah merampungkan struktur kelembagaan kantor wilayah dan kantor di daerah. Penataan ini bertujuan memastikan penyelenggaraan haji 2026 berjalan bersih dan berintegritas tinggi.

Kantor Wilayah DJPb NTB melaporkan Realisasi Belanja Negara NTB mencapai Rp19,60 triliun per September 2025, melebihi 70% pagu APBN. Apa saja sektor yang didanai?

Realisasi Pendapatan Negara Papua Barat dan Papua Barat Daya per September 2025 mencapai Rp1,26 triliun, namun baru 42,8% dari target. Apa penyebab kontraksi pendapatan ini?

Realisasi Pendapatan Negara Aceh mencapai Rp3,88 triliun atau 55,92% hingga September 2025. Angka ini menarik perhatian, bagaimana rincian penerimaannya?

Peningkatan PNBP perikanan tangkap dikarenakan standar operasional prosedur (SOP) yang dijalankan sangat efektif, untuk memberi layanan terbaik.

Sepanjang tahun 2023, LMAN juga telah mengelola 302 aset, yang terdiri atas Kilang LNG Arun, Kilang LNG Badak, 151 unit apartemen, 105 ruko/gudang, 16 gedung.

PNBP panas bumi pada 2024 ditargetkan sebesar Rp2,1 triliun.

Ini insentif yang diterima operator seluler yang mau bangun jaringan 5G.

LMAN mengoptimalkan 106 aset negara, terdiri dari 50 unit apartemen dan 56 aset dalam bentuk non-apartemen.

Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.

Kemenkeu mengatakan, saat ini penerbitan SIM masih akan dikenakan PNBP. Sebab, negara masih membutuhkan biaya dari pungutan PNBP untuk kegiatan pembangunan.