Apbn 2025

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga meskipun defisit anggaran negara berpotensi melebar, dengan komitmen menjaga batas hukum.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi pendapatan negara Papua mencapai Rp10,24 triliun hingga November 2025, melampaui target APBN 2025 dan menunjukkan kinerja fiskal yang optimal.

Kemenkeu mencatat, hingga akhir November 2025, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari outlook setahun penuh.

Disnakertrans Jayapura memperkuat Penguatan Pendidikan Lereh melalui APBN 2025. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi Lereh sebagai pusat ekonomi baru di Kabupaten Jayapura.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah berhasil menyerap 1.856 tenaga kerja dan menggerakkan 233 supplier, menunjukkan dampak positifnya pada ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat.

PLN menargetkan 12 desa di Kotawaringin Timur terjangkau jaringan listrik pada Maret 2026. Ini adalah bagian dari upaya pemerataan Listrik Desa Kotim di Kalimantan Tengah.

Hingga Oktober 2025, Pemerintah Indonesia telah menarik utang baru sebesar Rp570,1 triliun untuk menutup defisit APBN. Angka ini setara 77,94 persen dari target, menunjukkan upaya menjaga stabilitas fiskal.

Pemerintah Pusat mengucurkan dana Rp41 miliar melalui program Inpres Jalan Daerah Natuna untuk membangun akses jalan di Kampung Tua Segeram, proyek ini diharapkan membuka keterisolasian dan meningkatkan ekonomi warga.

Capaian lifting minyak nasional awal November 2025 melampaui target APBN, memicu para pakar mendesak pemerintah untuk fokus pada peningkatan produksi minyak nasional melalui eksplorasi dan optimalisasi sumur.

Kantor Wilayah DJPb NTB melaporkan Realisasi Belanja Negara NTB mencapai Rp19,60 triliun per September 2025, melebihi 70% pagu APBN. Apa saja sektor yang didanai?

Menurut Said postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program recovery daya beli masyarakat.

Menurut Sri Mulyani, angka defisit tersebut mencerminkan kondisi penerimaan dan belanja negara yang terus disesuaikan.

Menkeu Sri Mulyani menyebut, kondisi utang pada masa transisi pemerintahan masih dalam batas aman.

Menurut Menkeu, pertumbuhan belanja negara mencerminkan upaya pemerintah menjalankan kebijakan countercyclical.

Suahasil menjelaskan bahwa hingga saat ini, total belanja bansos baru mencapai Rp48,8 triliun, atau sekitar 32,6 persen dari total.

Pemerintah kembali mencatat defisit anggaran pada Mei 2025.

Setoran kepada negara tersebut, lanjutnya, bisa dikontribusikan kembali, dalam hal ini ke Danantara, juga bisa mendukung peningkatan lifting minyak dan gas.

Kecepatan penyaluran belanja bansos ini terbilang melambat bila dibandingkan bulan sebelumnya yang bertambah Rp13 triliun dari akhir Februari ke akhir Maret.

Pendapatan Negara disokong penerimaan pajak sebanyak Rp557,1 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp100,0 triliun, serta PNBP mencapai Rp153,3 triliun.

Suahasil menyebutkan, program Makan Bergizi Gratis baru menjangkau 3,9 juta masyarakat. Terdiri dari anak-anak usia sekolah hingga wanita hamil.