Pp Tunas

Pemerintah resmi memberlakukan Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026, menunda akses media sosial anak di bawah 16 tahun pada platform berisiko tinggi sebagai upaya perlindungan anak digital.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah memastikan platform digital mematuhi aturan perlindungan anak, termasuk kebijakan penundaan akses akun bagi anak di bawah usia 16 tahun, demi mewujudkan Perlindungan Anak di Platform Digital yan

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyambut baik langkah pemerintah memperkuat Perlindungan Anak Digital melalui penundaan akses akun bagi anak di bawah 16 tahun, demi masa depan generasi bangsa.

KemenPPPA menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang menjadi aturan pelaksana PP Tunas, untuk memperkuat perlindungan anak digital dari berbagai risiko di ruang siber.

Pemerintah Kabupaten Sigi bergerak cepat menyiapkan strategi implementasi PP Tunas guna menciptakan ekosistem digital aman dan melindungi anak-anak dari risiko platform digital yang terus berkembang.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 untuk membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi, demi melindungi mereka dari berbagai ancaman online.

Pemerintah Indonesia melalui Komdigi resmi memberlakukan Pembatasan Akses Digital Anak di bawah 16 tahun, sebuah langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman siber dan kecanduan digital yang kian marak.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti urgensi sistem perlindungan digital yang kuat, terutama bagi perempuan dan anak, di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Ini penting untuk menghadapi berbagai ancaman siber.

Pemerintah Indonesia akan memberlakukan Regulasi Keamanan Digital Anak, PP Tunas, mulai Maret 2026 untuk melindungi anak-anak dari risiko daring, mendorong platform digital bersiap penuh.

Implementasi PP Tunas membutuhkan edukasi inklusif dan pendekatan berbasis risiko. Para ahli menyoroti tantangan adaptasi regulasi di tengah beragamnya masyarakat dan platform digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menegaskan kewajiban platform digital untuk menerapkan sistem verifikasi usia pengguna. Hal ini penting guna melindungi anak-anak dari konten negatif di ruang digital, sesuai dengan Peratura

Komdigi dan Pemprov Jatim bersinergi untuk mencetak 20 ribu talenta digital hingga tahun 2026, sebuah langkah ambisius yang melibatkan berbagai pihak demi daya saing SDM di era digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan **pentingnya persiapkan anak sebelum akses ruang digital**, mendorong orang tua memahami konsekuensi serta memanfaatkan regulasi baru untuk perlindungan anak.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat program transformasi digital nasional di tahun 2026, berfokus pada pemanfaatan infrastruktur untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menguatkan Perlindungan Remaja Digital melalui implementasi PP TUNAS, menciptakan ruang digital aman dan positif.

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menekankan urgensi peran aktif orang tua untuk menjaga perlindungan anak digital dari berbagai kejahatan siber, meskipun pemerintah telah menerbitkan PP Tunas.

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas untuk membendung lonjakan kasus kekerasan anak di ruang digital yang mengkhawatirkan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) intensifkan pengawasan Roblox dan game online lain untuk mencegah radikalisasi anak, didukung implementasi PP Tunas.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meluncurkan inisiatif mendongeng untuk pemulihan psikososial anak terdampak bencana di Sumatra Barat (Sumbar), mengurangi trauma dan mengenalkan literasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkolaborasi dengan Save the Children dan UNP, aktif dalam pendampingan anak bencana di Sumbar untuk memulihkan psikis mereka pasca banjir dan longsor.