Reforma Agraria

Badan Bank Tanah menargetkan penyerahan sertifikat hak pakai (SHP) lahan reforma agraria di Penajam Paser Utara tuntas 2026, memastikan kepastian hukum dan ekonomi bagi warga terdampak IKN.

Menteri ATR Nusron Wahid menyoroti serius masalah Alih Fungsi Lahan Bali, khususnya terkait LP2B yang jauh di bawah target. Ia mendesak pengembalian lahan sawah.

Wakil Menteri Transmigrasi membeberkan 4 amanat Presiden Prabowo Subianto kepada calon transmigran. Program transmigrasi disebut krusial untuk kedaulatan dan ekonomi. Simak selengkapnya!

Badan Bank Tanah mengelola 16 hektar lahan di Jawa Tengah, tersebar di empat kabupaten, untuk kepentingan strategis nasional termasuk perumahan MBR dan pendidikan. Bagaimana proses Pengelolaan Lahan Bank Tanah Jawa Tengah ini dilakukan?

DPRD Banten serius menanggapi laporan dugaan intimidasi dan pungutan liar terhadap ribuan petani yang terlibat dalam konflik agraria Banten, menjanjikan penyelesaian konkret.

Gubernur Kaltim meminta Bank Tanah memitigasi risiko pengelolaan lahan di daerah. Ketahui mengapa koordinasi pusat-daerah dan perlindungan hak masyarakat menjadi kunci penting.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah membentuk Badan Reforma Agraria demi menyelesaikan konflik agraria kompleks yang melibatkan lintas kementerian dan tumpang tindih kebijakan.

Kementerian ATR/BPN menyerahkan 129 sertifikat di Padang, menegaskan Sertifikasi Tanah krusial untuk kepastian hukum dan mencegah konflik agraria yang merugikan masyarakat.

Warga Penajam Paser Utara terdampak PSN kini memiliki kepastian hukum atas lahan mereka. Sebanyak 23 orang telah menerima sertifikat hak pakai dalam program Reforma Agraria Penajam Paser Utara, membuka jalan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan.

Badan Bank Tanah menegaskan komitmennya mengelola lahan eks-HGU di Sulawesi Tengah secara adil, menyeimbangkan pembangunan dan hak masyarakat. Simak bagaimana program reforma agraria ini akan diterapkan!