AHY: Tahukah Anda, Pembangunan Transmigrasi Terintegrasi Kunci Pemerataan Ekonomi?

Menko AHY menekankan pentingnya Pembangunan Transmigrasi Terintegrasi untuk memastikan manfaat ekonomi dan sosial dirasakan masyarakat. Simak bagaimana langkah ini menjadi kunci keberhasilan!

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru-baru ini menegaskan urgensi pembangunan kawasan transmigrasi secara terintegrasi. Penekanan ini bertujuan untuk memastikan manfaat ekonomi dan sosial dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah tersebut. AHY menyampaikan pandangannya di sela kehadirannya pada acara Open House 24 Jam Penuh yang diselenggarakan oleh Kementerian Transmigrasi di Jakarta.

Menurut AHY, keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan yang memadai. Lebih dari itu, ia menekankan bahwa dukungan infrastruktur dasar yang kuat juga sangat diperlukan agar kawasan tersebut benar-benar layak huni dan produktif. Integrasi pembangunan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pemerataan dan peningkatan kualitas hidup.

Pernyataan ini menggarisbawahi visi pemerintah dalam membangun pusat-pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dengan pendekatan terintegrasi, diharapkan kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi wilayah yang mandiri dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik Sebagai Pondasi

AHY secara spesifik menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas permukiman yang berkualitas bagi para transmigran. Selain itu, akses jalan yang memadai juga menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang. Penerangan yang merata serta ketersediaan air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas hidup yang layak.

Ia menegaskan, "Bagaimana pembangunan kawasan ini bisa dilakukan secara terintegrasi. Tentu butuh dukungan, bukan hanya lahannya, tapi juga infrastruktur dasarnya." Pernyataan ini menunjukkan komitmen terhadap penyediaan fasilitas esensial. Tanpa infrastruktur dasar yang kokoh, upaya pembangunan transmigrasi akan sulit mencapai potensi maksimalnya.

Lebih lanjut, sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi juga menjadi elemen vital yang harus dibangun secara bersamaan. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas yang kuat antar wilayah. Selain itu, hal ini akan memperkuat akses layanan publik dan secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah transmigrasi.

Konektivitas dan Keterbukaan Pemerintah

AHY juga menekankan bahwa transportasi memegang peranan sangat penting dalam konteks pembangunan transmigrasi. Tanpa adanya konektivitas yang memadai, sulit bagi suatu daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. "Transportasi yang juga menjadi sangat penting karena tanpa konektivitas, tanpa transportasi, tidak akan mungkin tercipta pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah," tuturnya.

Tanpa integrasi yang kuat antara infrastruktur, layanan dasar, dan konektivitas wilayah, pembangunan transmigrasi tidak akan optimal. Hal ini akan menghambat penciptaan pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi krusial untuk mewujudkan visi ini.

Dalam kesempatan yang sama, AHY menyampaikan apresiasi terhadap capaian Kementerian Transmigrasi selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menilai kinerja kementerian ini telah menjadi cikal bakal penguatan sistem transmigrasi modern yang berbasis kolaborasi lintas sektor. Program Open House 24 Jam Kementerian Transmigrasi juga dianggap sebagai langkah inovatif.

Menurut AHY, inisiatif tersebut mencerminkan semangat baru birokrasi yang ingin mendekatkan diri dengan rakyat melalui ruang dialog langsung. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan. Keterbukaan terhadap kritik dan masukan menjadi kunci pemerintahan modern yang adaptif dan responsif.

"Saya rasa Kementrans bisa menjadi salah satu contoh bahwa institusi pemerintahan harus memiliki ruang yang cukup luas untuk dialog, untuk interaksi dengan masyarakat di mana pun berada," kata AHY. Pendekatan ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang melayani dengan transparansi dan empati.

Sumber: AntaraNews