Kebijakan Ini Bikin Kelas Menengah Malaysia Ketar Ketir

Klasifikasi pendapatan, membuat masyarakat Malaysia khawatir dengan kebijakan pemerintah.

Kelas Menengah Malaysia Ketar Ketir dengan Kebijakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang akan menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM), pendidikan, hingga Kesehatan. Rencananya, penghapusan subsidi ini menyasar kelompok super kaya atau disebut dengan 15 persen teratas (T15).

Dilansir Channel News Asia (CNA), Malaysia mengkategorikan pendapatan rumah tangga ke dalam tiga kategori besar saat mengkalibrasi kebijakan dan mendistribusikan bantuan.

Menurut pemerintah, 20 persen teratas (T20) penerima memiliki pendapatan rumah tangga bulanan minimal RM11.820 (Rp42,5 juta); 40 persen menengah (M40) memperoleh RM5.250 hingga RM11.819 (Rp19 juta hingga Rp425 juta); dan 40 persen terbawah (B40) memperoleh di bawah RM5.250 (Rp19 juta).

Namun mengingat survei pendapatan resmi terbaru Malaysia pada tahun 2022 mendefinisikan T15 sebagai rumah tangga dengan pendapatan bulanan gabungan setidaknya RM13.500 (Rp48,6 juta).

Nav Singh, seorang manajer berusia 36 tahun, mengaku khawatir dengan rencana kebijakan penghapusan subsidi jika merujuk standar pendapatan.

Dia khawatir akan membayar harga tanpa subsidi untuk bensin RON95 mulai pertengahan tahun depan ketika pemerintah mengatakan akan menerapkan tindakan tersebut.

“Saya tidak yakin bagaimana mereka bisa membuat kategori ini. Harga semua barang telah meroket. Saya tidak miskin, tetapi saya tidak merasa seperti orang yang sangat kaya,” kata Singh kepada CNA.

Singh, menyewa rumah tapak di Kuala Lumpur, dengan pendapatan rumah tangga sekitar RM15.000 (Rp54 juta sebelum pajak dan pernyataan resmi. Istrinya adalah seorang eksekutif maskapai penerbangan dan mereka memiliki dua orang anak berusia tiga dan enam tahun.

"Setelah dikurangi sewa, pembayaran pinjaman, dan tagihan lain dari pendapatan bersih yang dapat dibelanjakan, tidak banyak lagi yang dapat ditabung," kata Singh.

Ia lebih lanjut mencatat bahwa kedua anaknya berada di taman kanak-kanak dan tempat penitipan anak, dengan biaya yang tidak bisa dibilang murah.

"Jadi kalau saya harus membayar lebih untuk bensin, saya rasa saya akan merasa kantong saya akan jebol. Saya sudah membayar pajak, jadi ini akan terasa seperti hukuman lain," imbuhnya.

Razali, yang memperoleh sekitar RM15.000 hingga RM18.000 (Rp54 juta-Rp64 juta) sebulan setelah konversi mata uang, mempertanyakan apakah orang-orang dalam golongan pendapatannya dapat dianggap sangat kaya, mengingat meningkatnya harga sewa di pusat-pusat kota besar seperti Johor Bahru dan Kuala Lumpur.

Istrinya adalah seorang ibu rumah tangga dan mereka tidak memiliki anak. "Semakin banyak penghasilan Anda, semakin banyak pengeluaran Anda dengan komitmen (nilai) yang lebih tinggi," katanya, seraya mencatat bahwa keluarga dengan anak-anak akan semakin terhimpit.

Ketimpangan Ekonomi Makin Besar

Ekonom yang diwawancarai CNA juga memperingatkan bahwa meskipun Anwar memiliki niat yang benar dalam menghapus subsidi regresif, klasifikasi kaku seperti T20 dan B40 dapat memperburuk persepsi ketimpangan dan berisiko menciptakan perang kelas.

Pemerintah seharusnya membuat penilaian yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan, yang mempertimbangkan keadaan di luar pendapatan, saran mereka, sambil menekankan bahwa penghematan harus disalurkan kembali kepada mereka yang rentan.

Dengan demikian, kurangnya kejelasan kebijakan yang berkelanjutan hanya akan memacu oposisi untuk memanfaatkan kemarahan rakyat untuk memenangkan suara, analis politik mengatakan kepada CNA, menyoroti basis pemilih kelas menengah perkotaan Anwar sebagai target potensial.

“Kebijakan T15, terutama fokus pada kelas menengah - basis politik pemerintahan Anwar - adalah kesalahan serius,” kata Ibu Bridget Welsh, seorang peneliti kehormatan di Institut Penelitian Asia, Universitas Nottingham Malaysia.

“Hal ini juga akan memperkuat pihak oposisi tanpa mereka harus melakukan banyak hal.”

Balasan Politik

Kebijakan T15 mulai memiliki implikasi politik terhadap pemerintah, dengan koalisi oposisi berusaha mengambil keuntungan dari keresahan di antara sebagian warga Malaysia.

Pemimpin Perikatan Nasional dan mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin mengatakan kepada parlemen pada 23 Oktober bahwa tidak adil untuk melabeli keluarga berpenghasilan menengah sebagai “sangat kaya” di bawah klasifikasi T15.

"Mereka yang berada di bawah kategori T15 yang merupakan pemilik bisnis mungkin akan membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Jadi, ini tidak hanya akan memengaruhi kelompok T15 tetapi juga kelompok B40 dan M40," katanya seperti dikutip oleh media lokal saat membahas anggaran.

Analis politik independen Adib Zalkapli mengatakan kepada CNA bahwa masalah subsidi bensin "sensitif secara politis" bagi pemerintah untuk ditangani.

"Jangan harap oposisi mendukung pemotongan subsidi. Mereka akan memanfaatkan situasi untuk mengubah kemarahan rakyat menjadi suara," katanya, seraya menambahkan bahwa tidak ada pemerintahan di Malaysia sebelumnya yang berhasil mengatasi masalah subsidi bahan bakar.