Audio Story - Kumpulan Berita Versi Audio dengan Teknologi AI | kumparan

Audio StoryKumpulan berita dan konten yang bisa kamu dengar setiap hari, kapan pun, dan di mana pun. Dirangkum oleh AI dan ditinjau oleh Tim Redaksi kumparan.

Bagikan:

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengingatkan seluruh platform digital segera memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yaitu PP Tunas. Peraturan tersebut mengatur Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak di bawah 16 tahun. Aturan ini mewajibkan seluruh platform digital membatasi akses anak sesuai usia serta memperkuat pelindungan data pribadi anak. Sebelumnya, total ada delapan platform yang diminta patuh terhadap aturan Komdigi tersebut. Enam di antaranya sudah berkomitmen untuk patuh yakni X, Bigo Live, Instagram, Facebook, Threads, YouTube serta TikTok. Tinggal Roblox yang masih belum patuh.

Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia

Fase pemberangkatan jemaah haji 1447 H/2026 M telah dimulai. Ini ditandai dengan keberangkatan jemaah haji kelompok terbang (kloter) pertama embarkasi di berbagai daerah pada Rabu (22/4) dini hari WIB. Penyelenggaraan haji tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pengelolaan haji resmi beralih dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah yang dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto. Kuota Haji tahun ini mencapai 221 Ribu dengan rincian 92% haji reguler dan 8% haji khusus Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, pada Selasa (21/4) memastikan seluruh jemaah yang diberangkatkan telah memenuhi persyaratan administrasi, terutama kepemilikan visa haji resmi. Menhaj mengimbau seluruh jemaah untuk disiplin dan mengikuti arahan petugas selama proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah.

Jalan Tol Kena PPN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana untuk mengenakan PPN atas penyerahan jasa jalan tol pada tahun 2028. Hal ini tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025-2029.Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari upaya perluasan basis pajak dan peningkatan penerimaan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum menerima laporan resmi mengenai wacana ini. Dirinya menyebut akan memeriksa lagi mengenai renstra tersebut. Menurut Purbaya, pemerintah berkomitmen belum akan menerapkan pajak baru atau menaikkan tarif pajak yang ada dalam waktu dekat.

Pelaksanaan UTBK-SNBT 2026

Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026 tengah berlangsung pada 21 hingga 30 April 2026. UTBK-SNBT 2026 dilaksanakan di 74 pusat UTBK yang tersebar di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia. Pelaksanaan UTBK-SNBT tahun ini diwarnai sejumlah kecurangan di berbagai lokasi. Di Universitas Diponegoro (Undip), Seorang peserta tertangkap tangan memakai alat bantu dengar untuk menjawab soal ujian. Tak hanya itu, praktik joki terungkap di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPNVJT), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Para joki menggunakan identitas palsu hingga memanipulasi identitas foto pendaftar.

Dana Jemaat di Aek Nabara Digelapkan

Eks kepala kas Bank Negara Indonesia (BNI) di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Andi Hakim Febriansyah, diamankan Polda Sumut, Senin (30/3) setelah sempat kabur ke Australia. Ia diduga menggelapkan dana credit union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara senilai Rp 28 miliar. Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan memastikan pihaknya akan mengembalikan dana jemaat pada Rabu (22/4). Ia menegaskan pengembalian dana akan dilakukan secara penuh sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh pihak CU Paroki Aek Nabara.

Air Keras Saat Perang Sarung

Seorang remaja berinisial MR (16) menjadi korban penyiraman air keras di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Kamis malam (26/2). Ibunda korban, Riani (45), melaporkan bahwa anaknya mengalami luka serius. Hal ini menyebabkan korban menjalani empat kali operasi dan dirawat selama 19 hari di RSUD Tarakan. MR diketahui mengalami cacat permanen pada mata kirinya dan luka bakar derajat dua yang sangat mengganggu aktivitas dan masa depannya. Kasus ini dipicu aksi tawuran perang sarung yang bermula dari tantangan melalui media sosial Instagram, melibatkan dua pelaku berinisial AFZ (15) dan RS (16). Keduanya sempat ditahan, kemudian penahanan keduanya ditangguhkan. Kasat PPA-PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Shinta, menyatakan penangguhan penahanan dilakukan atas permohonan orang tua pelaku, dengan jaminan tidak akan menghambat proses hukum.

Toni Aji Bikin Website Desa Berujung Dibui

Seorang pekerja kreatif pembuatan website profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara bernama Toni Aji Anggoro ditetapkan sebagai terdakwa korupsi dalam kasus pembuatan website desa tahun anggaran 2020 sampai 2023. Ia divonis pidana penjara 1 tahun serta denda Rp 50 juta, dengan subsidair (pengganti) 2 bulan penjara pada Rabu (28/1). Kasus ini bermula dari proyek pembuatan 14 website desa yang dilaksanakan oleh CV. AEP pada tahun 2023 dengan anggaran Rp 10 juta per desa. Toni Aji menerima upah sebesar Rp 5,7 juta dari Direktur CV. AEP, Jesaya Perangin-angin. Kasus Toni ini membuat sejumlah massa aksi mendatangi Pengadilan Negeri Medan di Jalan Pengadilan, Kota Medan, pada Senin (20/4). Mereka menuntut pembebasan Toni, sebagaimana Amsal Sitepu.

RUU PPRT Disahkan Jadi UU

Rapat paripurna IV tahun 2025-2026 DPR RI menyetujui RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi UU. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani pada Selasa (21/4), bertepatan dengan Hari Kartini. RUU tersebut disusun dengan melibatkan partisipasi publik dari berbagai elemen, termasuk pihak pekerja dan pemberi kerja. Regulasi tersebut akan mengatur kesepakatan kerja, jaminan sosial seperti BPJS, serta perlindungan lainnya bagi PRT. Baleg DPR bersama pemerintah juga menyepakati batas usia PRT minimal 18 tahun.

RUU Perlindungan Saksi dan Korban

Rapat paripurna penutupan masa sidang IV tahun 2025-2026 DPR RI menyetujui RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) menjadi UU. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, Selasa (21/4). UU PSDK terdiri dari 12 bab dan 78 pasal. Regulasi ini berfungsi untuk memperkuat perlindungan bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana, termasuk melalui kompensasi sebagai ganti rugi dari negara bagi pelaku yang tidak mampu. UU PSDK juga memperkuat peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui perwakilan di daerah.

Trending Now