Israel didesak perpanjang pembekuan pembangunan
Kelompok penengah untuk masalah Timur Tengah, Kuartet, mendesak Israel agar memperpanjang masa pembekuan pembangunan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.
Dalam pernyataannya, Kuartet mengatakan pembekuan -yang akan berakhir akhir bulan ini- pantas dipuji dan berdampak positif.
Para diplomat senior Kuartet -yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Eropa, PBB, dan Rusia- bertemu Selasa (21/09) di kantor pusat PBB, New York untuk membahas upaya melangkah maju dalam perundingan langsung antara Israel dan Otorita Palestina.
"Kuartet mendorong pihak-pihak untuk bekerja sama mencari jalan guna menjamin perundingan berlangsung secara konstruktif," seperti tertulis dalam pernyataan Kuartet.
Otorita Palestina mengatakan akan mundur dari perundingan langsung jika penghentian pembangunan tidak diperpanjang sementara Israel hingga saat ini menolak untuk memperpanjangnya.
Pertemuan pekan lalu di Sharm el-Sheikh dan Jerusalem tampaknya tidak berhasil memecahkan masalah tersebut walau utusan khusus Amerika Serikat, George Mitchell, mengatakan ada kemajuan.
Hambatan perundingan
Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Danny Ayalon, sebelumnya mengindikasikan pemerintah Israel tidak setuju dengan pandangan bahwa berakhirnya masa penghentian pembangunan akan mengancam perundingan langsung.
"Pemukiman tidak pernah menjadi isu karena begitu kami menyetujui perbatasan maka semua akan menjadi jelas. Jadi mari berkonsentrasi untuk isu nyata dan tidak menempatkan pemukiman sebagai hambatan," katanya kepada para wartawan di Kantor Pusat PBB di New York.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sudah mengatakan tidak akan memperpanjang pembekuan namun memberi indikasi tentang pembatasan pekerjaan bangunan pada blok-blok pemukiman utama.
Sementara itu juru bicara Otorita Palestina -sebelum berlangsungnya pertemuan Kuartet- mengatakan masa 10 hari mendatang amat penting dan menentukan bagi nasib perundingan langsung.
"Ada upaya internasional yang amat besar untuk mengatasi hambatan dalam berjalannya perundingan langsung. Secara khusus hambatannya adalah pemukiman," kata Nabil Abu Rudeina kepada kantor berita AFP.
Hampir setengah juta warga Yahudi tinggal di sekitar 100 kawasan pemukiman yang dibangun Israel sejak pendudukan Tepi Barat dan Jerusalem Timur tahun 1967.
Pemukiman itu dianggap tidak sah oleh undang-undang internasional namun Israel menentangnya.
