Militer Mesir membubarkan parlemen

Pemerintah militer Mesir mengatakan membubarkan parlemen dan tidak menggunakan konstitusi untuk sementara waktu.

Melalui pernyataan di stasiun TV negara, Dewan Militer mengatakan akan memerintah selama enam bulan atau sampai dilangsungkannya pemilihan umum.

Sementara itu penjabat perdana menteri, Ahmed Shafiq, mengatakan prioritas utamanya adalah memulihkan keamanan negara setelah unjuk rasa selama tiga pekan belakangan.

Menurutnya warga Mesir sudah kehilangan rasa aman akibat unjuk rasa selama ini.

"Keprihatinan utama kabinet saat ini adalah keamanan, kami harus membawa kembali perasaan aman kepada warga Mesir."

"Sejalan dengan itu, kami juga ingin menjamin agar kehidupan sehari-hari semua warga Mesir kembali normal dan kebutuhan dasar seperti roti dan layanan kesehatan tersedia," tambahnya.

Dia menambahkan bahwa Mesir memiliki cadangan yang cukup untuk mengatasi krisis ekonomi namun ketidakstabilan bisa menjadi hambatan.

Tetap di Tahrir

Sebelumnya terjadi perselisihan antara para pengunjuk rasa yang menentang pembongkaran tenda di Lapangan Tahrir oleh aparat kepolisian.

Kepala polisi militer meminta agar Lapangan Tahrir dibersihkan dari tenda-tenda, yang digunakan untuk menginap selama unjuk rasa menuntut mundurnya Presiden Mubarak.

Namun polisi tidak disukai oleh warga Mesir karena upaya mereka meredamkan unjuk rasa pada masa-masa awal.

Wartawan BBC di Kairo, Wyre Davis, melaporkan sempat terjadi ketegangan namun polisi kemudian mundur dari Lapangan Tahrir.

Terjadi juga ketegangan antara militer dengan para pengunjuk rasa garis keras pada Minggu 13 Februari, namun tidak sampai meluas.

Operasi pembersihan Lapangan Tahrir secara umum berjalan dengan lancar, yang dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat dan pegawai tata kota.

Sekelompok pengunjuk rasa bertekad untuk tetap berada di Lapangan Tahrir sampai kerangka waktu reformasi politik tersusun.