Hamas menolak calon PM dari Fatah
Hamas menolak Salam Fayyad sebagai calon perdana menteri Palestina dari faksi saingannya, Fatah.
Keputusan itu muncul beberapa jam setelah Fatah mendukung Fayyad yang sekarang memimpin Otorita Palestina di Tepi Barat.
Anggota delegasi dari kedua faksi masih akan bertemu Selasa nanti di Cairo untuk menyepakati penyusunan pemerintah baru.
Fatah dan Hamas menandatangani kesepakatan bulan Mei mengakhiri empat tahun perpecahan.
Kesepakatan itu membuka jalan bagi pemerintah sementara menjelang pemilihan tahun depan.
Otorita Palestina pimpinan Fatah menjalankan pemerintahan di Tepi Barat sedangkan Hamas memerintah di Jalur Gaza.
Hamas disebut kelompok teroris oleh Israel, Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Harus konsensus
"Komite Sentral Fatah mencalonkan Salam Fayyad untuk menjadi kepala pemerintahan dan setiap kepala pemerintahan harus dipilih secara konsensus dan tentu saja bukan satu pihak," ujar jubir Hamas, Sami Zuhri, kepada kantor berita AFP.
Para wartawan mengatakan penolakan Hamas terhadap pencalonan Fayyad, seorang ekonom lulusan Amerika, akan mengurangi dukungan luar negeri bagi pemerintah baru.
Jika dia nantinya menjabat perdana menteri, kekhawatiran internasional bahwa bantuan akan jatuh ke tangan Hamas akan berkurang, kata para wartawan.
Berdasarkan kesepakatan bulan Mei, langkah pertama adalah membentuk pemerintah sementara yang terdiri dari teknokrat yang akan bekerja sama untuk terjadinya rekonsiliasi dan menyiapkan pemilu baru.
Pemimpin utama Hamas dan Fatah mengatakan mereka akan bersama dalam pemerintahan ini untuk jangka waktu pendek.
Israel menyatakan tidak setuju terhadap langkah itu dan membekukan transfer pajak ke Otorita Palestina. Menteri Keuangan Israel mengatakan pembayaran pajak akan dihentikan sampai jelas uang itu tidak mengalir ke militan Hamas.
