Israel dukung 1.600 pemukiman baru

Persetujuan final telah diberikan untuk membangun 1.600 rumah di wilayah pendudukan Jerusalem Timur.

Seorang pejabat mengatakan Kementerian Dalam Negeri Israel kemungkinan menyetujui pembangunan 2.700 rumah lagi.

Putusan ini terjadi menjelang langkah Otorita Palestina untuk menjadikan sebuah negara Palestina diakui PBB.

Kampanye untuk pengakuan itu ditentang keras Israel.

Perundingan langsung kedua pihak terhenti dan tidak ada prakarsa lagi kali ini agar mereka memulai pertemuan.

Pernyataan Israel itu dikritik para pejabat Palestina.

"Kami mengecam keras keputusan baru Israel," ujar juru runding Saeb Erekat kepada kantor berita AFP.

"Saya mendesak Amerika Serikat untuk mempertimbangkan posisi mereka menolak langkah Palestina datang ke PBB untuk mendapatkan pengakuan negara Palestina."

"Kami menyerukan agar Presiden Amerika mendukung pendekatan ini karena hanya ini satu-satunya cara mempertahankan solusi dua negara," katanya.

'Ekonomi bukan politik'

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Roei Lachmanovich mengatakan kepada AFP, Menteri Eli Yishai telah diberikan persetujuan "1.600 rumah di Ramat Shlomo dan akan menyetujui 2.000 lainnya di Givat Hamatos dan 700 di Pisgat Zeev".

Persetujuan atas 1.600 rumah di Ramat Shlomo menyebabkan cek-cok diplomatik antara Amerika dan Israel.

Izin awal diberikan bulan Maret 2010 ketika Wakil Presiden AS Joe Biden berkunjung ke Israel yang mendesak dimulainya perundingan damai Palestina-Israel.

Lachmanovich menegaskan persetujuan atas pemukiman itu merupakan langkah "ekonomi" bukan politik.

Israel saat ini menghadapi aksi protes nasional karena tingginya biaya hidup.

Salah satu isunya adalah kurangnya perumahan yang terjangkau.

Lebih dari 500.000 pemukiman Yahudi tinggal di Tepi Barat termasuk di Jerusalem Timur diantara 2,5 juta penduduk Palestina.