PBB: Israel berlebihan serang Mavi Marmara

Laporan investigasi PBB atas insiden kapal Mavi Marmara menyebut Israel menggunakan kekuatan berlebihan saat menyerang kapal berbendera Turki yang membawa bantuan ke Gaza, Palestina, tahun lalu.

"Keputusan Israel untuk menerjunkan pasukan khusus ke atas kapal saat kapal itu masih berada jauh dari zona blokade dan tanpa didahului peringatan terlalu berlebihan dan tak masuk akal," demikian sebagian isi laporan tersebut.

Namun investigasi yang dipimpin mantan PM Selandia Baru, Geoffrey Palmer, menganggap keputusan Israel untuk melakukan blokade laut adalah sah dan sudah pada tempatnya karena blokade itu bertujuan untuk mencegah impor senjata melaui laut.

Tim investigasi juga menemukan fakta bahwa pasukan komando Israel yang diterjunkan ke kapal tersebut mendapat perlawanan yang terorganisasi dari penumpang kapal.

Laporan ini sebenarnya baru akan dirilis Februari tahun depan, namun sudah terlebih dulu bocor ke meja redaksi harian The New York Times.

Harian dengan tiras hampir 900.000 eksemplar ini juga melaporkan Israel merasa mendapat pembelaan atas aksinya sementara Turki kecewa karena PBB masih mentolerir blokade laut Israel.

Hamas kecewa

Sementara itu, kelompok garis keras Palestina, Hamas, yang menguasai Jalur Gaza mengutuk hasil laporan PBB itu karena dianggap tak jujur dan tak seimbang.

"Laporan itu akan membuat Israel mengelak dari tanggung jawabnya," kata juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri seperti dikutip AFP.

Wartawan BBC, Barbara Plett, mengatakan publikasi hasil investigasi PBB itu beberapa kali mengalami penundaan untuk mendorong perbaikan hubungan diplomatik antara Turki dan Israel.

Namun, perbaikan hubungan kedua negara tak kunjung terjadi karena pemerintah Turki bersikukuh perbaikan hubungan tak akan terjadi sebelum Israel meminta maaf atas kematian sembilan warganya di atas geladak Mavi Marmara.

Sejauh ini, pemerintah Israel belum memenuhi tuntutan Turki tersebut.

Insiden Mavi Marmara ini terjadi pada Mei 2010 dan memicu kutukan dunia internasional dan kemudian berbuntut perselisihan diplomatik antara Israel dan Turki.

Sebelumnya pemerintah Israel melakukan investigasi atas insiden tersebut yang hasilnya diumumkan pada Januari lalu.

Hasil penyelidikan yang intinya melegalkan serangan Israel berdasarkan hukum internasional mendapat kecaman PM Turki, Recep Tayyip Erdogan.