Abbas sambut dingin usulan pembicaraan baru

Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas bereaksi dingin terhadap cetak biru usulan pembicaraan damai yang diajukan oleh mediator internasional.

Abbas mengatakan dia telah mempelajari usulan yang disebut dengan Kuartet Timur Tengah selama sebulan penuh, namun Abbas mengatakan dia akan mengabaikan semua rencanan pembicaraan yang tidak menyinggung penghentian pembangunan pemukiman warga Israel.

Abbas menyampaikan hal itu kepada wartawan disela kepulangannya dari New York setelah mengikuti Sidang Dewan Umum PBB.

Sebelumnya Abbas kepada sejumlah delegasi negara anggota PBB mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB harus merujuk kembali pada batas wilayah yang ditetapkan sebelum tahun 1967.

"Saat ini waktunya bagi warga saya yang berani dan penuh kebanggaan, setelah hampir satu dekade menderita tanpa henti dibawah pemerintahan kolonial dan kerap mengalami pengusiran, kini hidup seperti warga lainnya di dunia, hidup bebas di tanah merdeka dan berdaulat," katanya.

Syarat mutlak

Abbas juga kemungkinan tidak akan merespon usulan pembicaraan damai baru sampai dua syarat mutlak yang diajukannya dipenuhi.

"Kami tidak akan berurusan dengan inisiatif apapun yang tidak mengandung poin penghentian pembangunan pemukiman warga Yahudi atau penegasan terhadap batas wilayah tahun 1967," kata Abbas.

Palestina telah menghentikan pembicaraan damai langsung dengan Israel pada tahun 2010 lalu setelah Israel tetap meneruskan pembangunan pemukiman warganya di wilayah yang mereka duduki di Tepi Barat.

Sebelumnya empat negosiator Timur Tengah mendesak Israel dan Palestina untuk melanjutkan pembicaraan damai dalam satu bulan ini yang tertujuan untuk mencapai kesepakatan pada akhir 2012.

Reaksi empat perunding yaitu Uni Eropa, PBB, AS dan Rusia, disampaikan setelah pemimpin Palestina Mahmoud Abbas secara resmi mengajukan permohonan kepada PBB agar diakui sebagai negara merdeka.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan dia berharap kedua pihak memberikan reaksi positif terhadap rencana itu.

Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada PBB bahwa inti dari konflik bukan mengenai pembangunan pemukiman tetapi penolakan Palestina terhadap Israel sebagai negara Yahudi.