Palestina akan serahkan permohonan pada PBB

Otoritas Palestina mengatakan akan mengajukan permohonan untuk mendapat pengakuan internasional atas berdirinya negara merdeka Palestina kepada PBB bulan depan.

Presiden Mahmoud Abbas akan menyerahkan permohonan itu saat berada di New York dalam rangka Sidang Umum PBB ke-66, yang dijadwalkan berlangsung 20 September.

Otoritas Palestina mengatakan tak bisa lagi menunggu saat kemerdekaan tercapai melalui proses perundingan yang macet dengan Israel.

Namun menurut wartawan permohonan ini sudah hampir pasti akan diveto oleh AS.

Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Riyad al-Malki mengatakan Presiden Abbas akan "secara pribadi menyerahkan permohonan itu kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon" saat sidang dimulai.

Kepada kantor berita AFP, Presiden Abbas mengatakan akan "menegaskan pentingnya inisiatif bersejarah ini dan Sekjen Ban Ki-moon akan meneruskannya pada sidang Dewan Keamanan".

Lebanon akan bertindak sebagai pemegang jabatan presiden DK PBB pada bulan September, dimana Menlu Malki mengatakan pihak Palestina sangat berharap langkah ini akan mendongkrak peluang permohonan mereka untuk sukses.

"Presiden dari Dewan punya hak prerogatif khusus, jadi sangat krusial," tambahnya.

'Disayangkan'

Otoritas Palestina meminta PBB mengakui negerinya sebagai negara merdeka, berdaulat dengan wilayah meliputi Tepi Barat, Gaza dan Jerusalem Timur, yang selama ini diduduki Israel sejak perang enam hari tahun 1967.

Voting untuk menerima atau menolak permohonan ini nanti hanya akan merupakan sebuah simbol saja namun menurut pihak Palestina langkah ini akan memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan Israel dan akan memaksa dimulainya kembali pembicaraan damai, yang macet lebih dari setahun lalu karena Israel ngotot terus membangun pemukiman di wilayah pendudukan.

Menlu Malki mengatakan dirinya percaya "lebih dari 130 negara akan mengakui keberadaan negara Palestina".

Namun permohonan ini sangat ditentang Israel dan AS, yang punya hak veto di DK.

Palestina juga berupaya menaikkan derajat keanggotaan di Sidang Umum PBB dari sekedar peninjau menjadi anggota bukan-negara.

Dengan status yang baru nanti diharapkan mereka bisa jadi anggota organisasi PBB seperti Unesco, WHO dan Unicef, organisasi yang tidak memerlukan persetujuan dari DK.

Menurut PM Israel Benjamin Netanyahu langkah ini "sudah diperkirakan dan disayangkan".

Dalam sebuah pernyataan, PM Netanyahu mengatakan dirinya "masih meyakini bahwa hanya negosiasi yang langsung dan jujur, bukan melalui keputusan unilateral, yang akan memungkinkan majunya proses perundingan damai".