Turki tekan Suriah menjelang pertemuan Liga Arab

PM Turki Recep Tayyib Erdogan

Sumber gambar, AFP Getty Images

Keterangan gambar, PM Turki Erdogan menyatakan pemerintah Assad akan menerima imbalan kekejaman.

Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, memperingatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad bahwa masa depan Suriah tidak dapat dibangun dengan pertumpahan darah.

Kecaman PM Turki ini keluar setelah pemerintah Erdogan mengatakan akan menghentikan proyek eksplorasi minyak dengan Suriah.

"Saya ingin mengingatkan Bashar bahwa masa depan tidak dapat dibangun dengan darah dari mereka yang ditekan. Sejarah akan menandai para pemimpin yang minum darah. Mereka yang melakukan kekejaman akan menerima imbalannya cepat atau lambat," kata Erdogan.

Turki, yang sebelumnya merupakan sekutu dekat Suriah, juga mengancam akan memutus aliran listrik.

"Saat ini kami mengekspor listrik (ke Suriah). Bila situasi terus seperti ini, kami harus meninjau ulang keputusan kami," kata Menteri Energi Turki Taner Yildiz.

Turki semakin menjaga jarak dari Suriah namun belum mengakui Dewan Nasional Suriah, kelompok oposisi di pengasingan yang didirikan di Turki.

"Saat unjuk rasa di dunia Arab dimulai, kami berharap rejim Suriah akan memenuhi aspirasi rakyatnya. Sayangnya, seperti yang kami saksikan, Suriah menolak untuk mendengar dan tetap dengan strategi represi," kata Davultoglu.

Pertemuan Liga Arab di Moroko

Sementara itu para menteri luar negeri Liga Arab akan bertemu Rabu (16/11) di Moroko dan organisasi itu telah menskors Suriah karena tidak memenuhi janji menerima rencana perdamaian.

Pemerintah Suriah sendiri mengumumkan dibebaskannya lebih dari 1.000 tahanan yang diciduk karena ikut dalam protes anti pemerintah.

Pembebasan tahanan ini merupakan salah satu persyaratan yang diminta oleh Liga Arab.

Liga Arab mengatakan mereka merencanakan mengirim 500 pengamat ke Suriah namun organisasi itu menyatakan perlu jaminan dari Damaskus.

Pemerintahan Assad menyepakati rencana perdamaian Liga Arab awal November lalu dan rencana ini mencakup penarikan pasukan dari daerah perkotaan dan juga izin bagi pengamat dan media serta perundingan dengan pihak oposisi.

Namun sejumlah kelompok HAM mengatakan pemerintah Suriah masih terus menciduk para penentang.