Suu Kyi bertemu Menlu Clinton lagi

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton menggelar pembicaraan lanjutan dengan pimpinan gerakan pro demokrasi Burma, Aung San Suu Kyi, dengan agenda diduga seputar masalah HAM dan demokrasi di negara itu.

Menlu Clinton, pejabat setingkat menteri AS pertama yang mengunjungi Burma dalam 50 tahun ini, pertama kali bertemu langsung dengan Suu Kyi dalam sebuah acara makan malam, Kamis.

Dua perempuan ini bertemu lagi hari Jumat di rumah Suu Kyi di Rangoon, dimana dirinya menjalani masa tahanan selama belasan tahun.

Dalam sejumlah kesempatan Clinton dikutip menyebut perempuan dua anak itu sebagai sumber inspirasinya.

Clinton dijadwalkan akan memungkasi kunjungan dua harinya kali ini dengan bertemu anggota komunitas etnis Burma dan para pegiat kelompok non pemerintah di negeri itu.

Partai politik bentukan Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi NLD, sudah mendaftar untuk ikut pemilu tahun depan dan diperkirakan Suu Kyi sendiri akan turun mencalonkan diri sebagai anggota parlemen.

NLD sudah memenangkan pemilu pada tahun 1990 dengan suara mayoritas, namun junta militer menolak mengakui kemenangan itu serta kemudian melarang NLD aktif dalam politik.

Sanksi belum dicabut

Sebelumnya Clinton bertemu Presiden Thein Sein di antara jadwal kunjungan dalam rangka melihat langsung kesungguhan komitmen pemerintah negara itu mereformasi negerinya.

Sampai saat ini sanksi AS terhadap sejumlah perwira dan pejabat tinggi Burma masih diterapkan dengan ketat. Negeri itu diperintah oleh junta militer sejak 1962 hingga tahun lalu.

Serangkain upaya reformasi yang diambil tahun ini mengiring spekulasi akan dicabutnya sanksi dan isolasi internasional terhadap negara itu.

"AS siap berjalan bersisian di jalur reformasi dengan Anda jika Anda terus setia ke arah yang benar," kata Menlu Clinton setelah pertemuannya dengan Presiden Thein Sein, Kamis.

Mereka membicarakan upaya memperbaiki hubungan diplomatik, dan AS mengatakan akan turut mengupayakan perubahan hubungan antara Burma dengan Bank Dunia dan IMF.

Thein Sein, seorang mantan jendral dan pimpinan kunci rezim sebelumnya, sebaliknya menyebut pertemuan ini sebagai "babak baru" hubungan dengan AS.

Burma masih didera persoalan konflik antar etnis dimana pemerintah menahan ratusan tahanan politik.