Menlu Yaman isyaratkan penundaan pemilihan presiden

Menteri Luar Negeri Yaman memperingatkan pemilihan presiden yang rencananya akan digelar 21 Februari kemungkinan akan ditunda.

Abu Bakr al-Qirbi mengatakan amat sulit melaksanakan pemilihan presiden jika masalah keamanan tidak bisa diatasi.

"Jika kita tidak menangani tantangan keamanan... mungkin sulit untuk melaksanakan pemilihan pada tanggal 21 Februari," seperti dituturkan Abu Bakr al-Qirbi dalam wawancara dengan TV Al-Arabiya.

Pemilihan presiden merupakan bagian dari rencana perdamaian yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara tetangga Yaman untuk mengakhiri kerusuhan politik yang sudah menyebabkan ratusan orang tewas.

Penentuan tanggal pemilihan diumumkan Wakil Presiden Abdrabuh Mansur Hadi, yang untuk sementara memimpin pemerintahan setelah Presiden Ali Abdullah Saleh bersedia mundur.

Kemungkinan penundaan pilpres semakin meningkat setelah militan yang punya kaitan dengan al-Qaeda menguasai kota Rada, sekitar 150 km dari ibukota Sanaa.

Militan juga sudah menguasai beberapa kota di kawasan selatan negara itu, termasuk Zinjibar yang merupakan ibukota Provinsi Abyan.

Kekhawatiran AS dan Arab Saudi

Abdrabuh Mansur Hadi diperkirakan menjadi satu-satunya calon dalam pemilihan presiden tersebut untuk masa jabatan sementara selama dua tahun.

Setelah itu -sesuai dengan rencana perdamaian yang sudah disepakati- parlemen akan menggelar kembali pemilihan presiden.

Unjuk rasa menentang pemerintahan Presiden Ali Abdullan Saleh marak sejak Januari 2011 dan pemerintah menghadapi pengunjuk rasa dengan kekerasan yang mendapat kecaman dari komunitas internasional.

Akhir November lalu Presiden Saleh, yang memimpin Yaman sejak 1978, sepakat untuk mundur dengan imbalan akan mendapat kekebalan dari tuntutan hukum.

Para pengunjuk rasa di Yaman terinspirasi oleh gerakan di kawasan Arab yang sering disebut dengan istilah 'Musim Semi Arab' yang sudah berhasil menjatuhkan pemimpin di Tunisia, Mesir, dan Libia.

Namun Amerika Serikat dan negara-negara tetangga Yaman, khususnya Arab Saudi, khawatir dengan gerakan al-Qaeda di Yaman yang sejauh ini tampaknya berhasil mengeksploitir sentimen perlawanan atas pemerintah Yaman.

Yaman merupakan negara yang penting bagi perjalanan kapal barang dan minyak di Laut Merah.