Hamas-Israel Sepakat Gencatan Senjata Tapi Perdamaian Masih Jauh

Dikatakan rapuh karena terdapat perbedaan mendasar yang signifikan antara Hamas dan Israel mengenai isu-isu teknis yang ada.

Pada hari Kamis, 9 Oktober 2025, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan awal dalam kerangka perdamaian yang ia usulkan untuk mengakhiri konflik di Gaza. Kesepakatan ini merupakan langkah pertama dari rencana 20 poin yang Trump umumkan pada pekan lalu.

Sejak dimulainya perang ini, lebih dari 67.000 orang dilaporkan tewas, dan banyak pihak, termasuk badan PBB serta organisasi hak asasi manusia internasional, menyebutnya sebagai genosida.

Di hari yang sama, pemerintah Israel mengkonfirmasi bahwa para negosiator telah menandatangani draf akhir perjanjian gencatan senjata, seperti yang dilaporkan oleh Al Jazeera. Sore harinya, kabinet Israel melaksanakan pertemuan untuk memberikan persetujuan resmi terhadap kesepakatan tersebut.

Namun, muncul pertanyaan apakah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memiliki cukup dukungan untuk meratifikasi kesepakatan ini. Beberapa media, termasuk Associated Press, CNN, BBC, dan Axios, melaporkan bahwa kabinet Israel telah menyetujui ratifikasi kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.

Ratifikasi tersebut terjadi di tengah penolakan yang kuat dari anggota kabinet Israel yang berasal dari kelompok sayap kanan ekstrem. Salah satu di antaranya adalah Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, yang bahkan mengancam akan membubarkan pemerintahan Netanyahu.

"Hati kami dipenuhi sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan bahwa semua sandera diperkirakan akan kembali ke rumah --- yang hidup kembali ke pelukan keluarga mereka dan menjalani rehabilitasi, dan yang gugur untuk dimakamkan," ungkap Ben-Gvir, seperti dikutip dari The Jerusalem Post.

Namun, Ben-Gvir menambahkan bahwa partainya tidak akan mampu mendukung kesepakatan yang membebaskan para tahanan Palestina. "Kami akan menentangnya," tegasnya. Selain rasa gembira atas kembalinya para sandera, Ben-Gvir juga menekankan,

"Kita sama sekali tidak boleh mengabaikan harga yang harus dibayar: pembebasan ribuan teroris, termasuk sekitar 250 pembunuh yang diperkirakan akan dilepaskan dari penjara."

Ia menyampaikan kepada perdana menteri dan kepada publik Israel, "Saya tidak akan mendukung tindakan apa pun yang bersifat menyesatkan. Jika kekuasaan Hamas tidak benar-benar dibubarkan, atau hanya dinyatakan telah dibubarkan tetapi tetap beroperasi dengan cara lain, Otzma Yehudit akan mengambil langkah untuk membubarkan pemerintahan."

Rabu yang Krusial

Sehari sebelumnya, Donald Trump melalui akun Truth Socialnya mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui langkah awal dari rencana gencatan senjata. Dalam postingan tersebut, dia menegaskan bahwa semua tawanan akan segera dibebaskan dan pasukan Israel akan mundur ke garis yang telah disepakati.

Rencana 20 poin yang diperkenalkan Trump pada 29 September lalu, setelah pertemuannya dengan Netanyahu di Gedung Putih, disebut sebagai peta jalan untuk mengakhiri perang di Gaza. Kabar mengenai kesepakatan yang hampir final muncul ketika Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memberikan catatan kepada Trump di tengah acara di Gedung Putih. Setelah membaca catatan itu, Trump menyatakan, "Saya baru saja diberi tahu bahwa kita sangat dekat dengan kesepakatan di Timur Tengah dan mereka membutuhkan saya segera."

Sebelum meninggalkan ruangan, Trump menambahkan, "Saya harus pergi sekarang untuk mencoba menyelesaikan beberapa masalah di Timur Tengah." Foto yang beredar menunjukkan bahwa catatan tersebut berisi permintaan agar Trump segera menyetujui postingan di Truth Social, sehingga dia bisa menjadi orang pertama yang mengumumkan kabar baik mengenai kesepakatan yang telah dicapai pada tahap awal.

Dalam unggahan tersebut, Trump merinci poin-poin utama dari kesepakatan, antara lain:

1. Israel dan Hamas telah menandatangani fase pertama dari rencana perdamaian.
2. Semua sandera akan segera dibebaskan.
3. Israel akan menarik pasukannya ke garis yang telah disepakati.
4. Langkah ini merupakan awal menuju perdamaian yang kuat dan berkelanjutan.
5. Semua pihak akan diperlakukan secara adil.

Trump juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki atas peran mereka dalam proses ini.

Kesepakatan yang tidak kuat

Meskipun ada harapan yang besar, masih terdapat sejumlah ketidakjelasan yang menyelimuti situasi ini. Analis politik senior dari Al Jazeera, Marwan Bishara, mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara Israel dan Hamas, terutama mengenai waktu dan skala penarikan pasukan, pemerintahan setelah perang di Gaza, serta masa depan Hamas. Ia menekankan bahwa kedua belah pihak baru saja mencapai kesepakatan awal terkait parameter untuk pertukaran tahanan.

"Berdasarkan rencana Trump, setelah Hamas menyerahkan para tawanan, perang seharusnya berakhir," ungkap Bishara. "Namun, Israel menegaskan bahwa perang baru akan benar-benar selesai setelah Hamas dilucuti."

Trump menginformasikan bahwa 48 warga Israel yang masih ditahan di Gaza—20 di antaranya diyakini masih hidup—akan dibebaskan pada Senin (13/10) atau Selasa (14/10). Ia menyambut kesepakatan ini sebagai langkah besar menuju perdamaian abadi di kawasan dan mengumumkan rencananya untuk terbang ke Mesir pada akhir pekan ini guna menghadiri penandatanganan resmi perjanjian tersebut.

Selain itu, Trump juga mengonfirmasi kunjungannya ke Israel untuk memberikan pidato di Knesset, parlemen Israel.

Dalam keterangannya, Trump menyebutkan bahwa pelucutan senjata Hamas akan menjadi bagian dari fase kedua kesepakatan. "Saya tidak akan membahasnya sekarang, namun kalian semua tahu seperti apa tahap kedua nanti," ujarnya. "Akan ada pelucutan senjata dan juga penarikan pasukan."

Sumber-sumber dari Hamas menyatakan bahwa pembebasan para tawanan, termasuk jenazah yang telah meninggal, akan dimulai dalam waktu 72 jam setelah kabinet Israel meratifikasi kesepakatan tersebut. Pejabat Israel memperkirakan bahwa proses tersebut bisa dimulai pada hari Sabtu (11/10). Dalam konteks pertukaran ini, juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, menegaskan bahwa tokoh Palestina Marwan Barghouti tidak akan termasuk dalam daftar tahanan yang dibebaskan, meskipun Hamas terus menuntut agar hal itu terjadi selama perundingan. Bedrosian juga menambahkan bahwa Israel akan tetap mempertahankan kendali atas lebih dari setengah wilayah Gaza, meskipun pasukannya ditarik mundur sesuai kesepakatan.

Hamas dan faksi Palestina lainnya sebelumnya telah menawan sekitar 250 orang pada 7 Oktober 2023, saat mereka melancarkan serangan terhadap Israel yang mengklaim mengakibatkan lebih dari 1.100 orang tewas. Diperkirakan sekitar 20 tawanan masih hidup di Gaza. Netanyahu sendiri menggambarkan kesepakatan tahap awal ini sebagai misi suci untuk membebaskan para sandera.

"Dengan bantuan Tuhan, kita akan terus mencapai semua tujuan kita dan memperkuat perdamaian dengan tetangga," klaimnya. Di sisi lain, Hamas menyambut kesepakatan ini dengan menyatakan bahwa hal ini mencakup akhir perang di Gaza, penarikan pasukan pendudukan, masuknya bantuan, dan pertukaran tahanan. Hamas juga mengucapkan terima kasih kepada Qatar, Mesir, Turki, dan Trump atas mediasi mereka, serta menyerukan kepada semua pihak untuk memastikan Israel benar-benar melaksanakan perjanjian tersebut.

Dalam pernyataannya, Hamas memuji rakyat Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem atas keberanian serta keteguhan luar biasa yang mereka tunjukkan, dan menegaskan tidak akan pernah meninggalkan hak rakyat Palestina untuk meraih kebebasan dan kemerdekaan. Di Gaza, berita mengenai gencatan senjata disambut dengan kegembiraan yang bercampur kehati-hatian.

Jurnalis Al Jazeera, Tareq Abu Azzoum, melaporkan dari Deir el-Balah bahwa banyak keluarga bersorak mendengar berita ini setelah dua tahun mengalami penderitaan dan kehancuran. Namun, ia juga menekankan bahwa banyak wilayah masih berstatus zona merah dan belum aman untuk kembali.

Dari seluruh dunia, pujian mengalir atas tahap pertama perdamaian ini. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memuji upaya diplomatik dari AS, Qatar, Mesir, dan Turki. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyerukan agar tahap pertama rencana ini segera dilaksanakan tanpa penundaan. Perdana Menteri India Narendra Modi berharap pembebasan sandera dan bantuan kemanusiaan dapat membawa kelegaan bagi warga Gaza, sementara Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters, menyebut langkah ini sebagai awal penting menuju perdamaian sejati.

Tahap berikutnya dari rencana perdamaian Trump menyerukan pembentukan sebuah badan internasional bernama Board of Peace, yang akan mengawasi administrasi Gaza setelah perang berakhir. Trump akan memimpin badan tersebut bersama sejumlah pemimpin dunia lainnya, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Namun, para ahli memperingatkan bahwa tahap berikutnya ini bisa menjadi jauh lebih sulit untuk dilaksanakan.

"Sejak awal, Hamas sebenarnya telah menawarkan pembebasan seluruh sandera dengan imbalan penghentian perang," kata Michael Schaeffer Omer-Man, direktur bidang Israel-Palestina di organisasi hak asasi manusia Dawn yang berbasis di AS.

"Israel telah dengan sengaja dan terang-terangan melanggar setiap gencatan senjata yang pernah dicapai sejauh ini. Tantangannya sekarang adalah memastikan mereka benar-benar mematuhi kesepakatan, tidak kembali berperang, dan tidak memberlakukan kembali blokade—serta sungguh-sungguh membuka akses, bukan hanya bagi bantuan kemanusiaan, tetapi juga bagi barang dagangan dan pergerakan warga di perbatasan. Saya rasa kita masih belum sampai pada tahap itu."