Gaji PKD Pilkada 2024 beserta Tugas dan Wewenangnya

Bagi banyak orang, menjadi bagian dari PKD bukan hanya soal tanggung jawab, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam menjaga integritas pemilu.

Kamis, 18 Jul 202408:23:00

PKD memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas Pilkada di Indonesia. Hal ini juga tercermin dari gaji yang mereka dapat.

Gaji PKD Pilkada 2024 beserta Tugas dan Wewenangnya

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan momen penting dalam demokrasi Indonesia, di mana rakyat memilih pemimpin daerah yang akan memimpin mereka selama lima tahun ke depan.

Di balik suksesnya penyelenggaraan Pilkada, ada peran krusial dari berbagai elemen pengawas pemilu, salah satunya adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa (PKD).

Bagi banyak orang, menjadi bagian dari PKD bukan hanya soal tanggung jawab, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam menjaga integritas pemilu.

Namun, apa sebenarnya yang menjadi tugas dan wewenang PKD? Bagaimana dengan gaji yang mereka terima sebagai imbalan atas dedikasi dan kerja keras mereka?

Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu PKD, apa tugasnya, hingga besaran gaji yang mereka terima.

Apa Itu PKD Pemilu

PKD dalam Pilkada adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa. PKD adalah bagian integral dari badan Adhoc yang memiliki tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan pemilihan di Indonesia, termasuk di Pilkada 2024 nanti. Kerangka regulasi terkait PKD Pemilu 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022. Sementara itu peran, wewenang dan kewajiban PKD sudah dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Dalam Pasal 1 PKPU No. 8 Tahun 2022, PKD Pemilu didefinisikan sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kelurahan/Desa yang bertanggung jawab selama pemilihan 2024. PKD atau Panwaslu Kelurahan/Desa adalah orang-orang yang mendapat tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa.

Untuk jumlah anggota PKD telah diatur oleh Pasal 94 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 yang menetapkan bahwa jumlah anggota PKD dalam pemiliha di setiap Kelurahan atau Desa adalah satu orang. 

Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.

Sementara Peraturan KPU menetapkan landasan hukum dan peraturan teknis, Undang-Undang Pemilihan Umum memberikan dasar hukum yang lebih luas dan menyeluruh, untuk fungsi dan tanggung jawab PKD.

Dengan demikian, semakin jelas bahwa peran PKD sangat strategis dalam menjaga demokrasi dan keabsahan proses pemilihan di tingkat kelurahan/desa.

Hal ini juga menjadi dukungan untuk melancarkan momen pemilihan di tingkat nasional secara keseluruhan.

Tugas dan Wewenang PDK Pemilu

Pasal 94 Ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menetapkan bahwa jumlah anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) adalah satu orang, untuk setiap kelurahan atau desa. Lebih lanjut, Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 menjelaskan, bahwa PKD Pemilu 2024 secara khusus adalah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kelurahan/Desa dalam Pemilu 2024.

Secara keseluruhan, PKD merupakan kelompok petugas yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau unit administratif setempat. Detail tugas dan tanggung jawab PKD diuraikan lebih lengkap dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berikut tugas PKD:

• Mengawasi seluruh tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, termasuk pemutakhiran data pemilih, kampanye, pendistribusian logistik, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil.

• Mencegah praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa.

• Mengawasi netralitas semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kampanye.

• Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip.

• Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa.

• Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, wewenang PKD telah diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mencakup:

• Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran, terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

• Membantu meminta bahan keterangan dari pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu.

• Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Dengan demikian, PKD Pemilu memegang peran strategis dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan di tingkat kelurahan/desa, serta berkontribusi pada keberhasilan keseluruhan Pemilu di tingkat nasional.  

Gaji PKD Pilkada 2024

Salah satu pertanyaan yang mungkin muncul pertama kali terkait posisi PKD adalah berapa gaji PKD Pilkada 2024? Gaji PKD Pilkada 2024 telah ditetapkan dengan jumlah yang mencapai Rp1.100.000 per bulan. Jumlah ini mencerminkan penghargaan terhadap peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Panitia Pengawas Pemilu (PKD), dalam menjalankan tugasnya selama proses Pemilihan Umum 2024 di tingkat kelurahan/desa.

Angka kompensasi yang diterima ini mengalami peningkatan sebesar Rp200.000 jika dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh Panwaslu Desa pada Pemilu 2019 lalu. Tidak hanya sebagai bentuk penghargaan, gaji PKD Pilkada 2024 yang meningkat ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan tanggung jawab dan peran antara PKD sebagai pengawas Pemilu di tingkat kelurahan/desa dan petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024.

Petugas TPS menerima honor sebesar Rp750.000 per bulan, menegaskan perbedaan signifikan dalam pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Selain gaji yang didapat, anggota PKD pemilihan 2024 juga mendapatkan asuransi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pemberian asuransi ini tidak hanya menjadi salah satu bentuk kompensasi atas kinerja, melainkan juga bersifat antisipatif dan perlindungan bagi setiap anggota PKD selama mereka melaksanakan tugasnya.

Dengan adanya asuransi ini, maka semakin jelas dukungan untuk menjaga kesejahteraan para pengawas dan sekaligus sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas para PKD.