Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah memperkenalkan Indeks Partisipasi Pilkada 2024.

KPU RI menegaskan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) dapat menjadi landasan penting bagi DPR dalam merevisi sistem pemilu, menunjukkan data partisipasi yang tak dimiliki pihak lain.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024, mengungkap empat provinsi dengan tingkat partisipasi tertinggi. Apa saja daerah yang paling aktif menyalurkan hak suaranya?

Seorang Wakil Wali Kota Blitar berinisial ETS dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan terkait utang Rp214 juta untuk Pilkada 2024. Kasus penipuan Wawali Blitar ini memicu penyelidikan Polrestabes Makassar dan membuat publik penasaran.

Pemerintah Kota Malang kebut penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk program Bantuan Rp50 Juta per RT, memastikan skema tematik ini siap terealisasi pada 2026 dan menjawab kebutuhan warga.

Bawaslu Gorontalo Utara melakukan evaluasi penanganan pelanggaran pemilu, belajar dari pengalaman PSU Pilkada 2024, demi pengawasan yang cermat dan profesional.

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden dan DPR untuk merekomendasikan pemecatan Anggota KPU RI periode 2022-2027 kepada DKPP, menyoroti kinerja dan etika yang bermasalah.

Bawaslu Bantul secara ketat mengawasi proses pencocokan dan penelitian terbatas (coklit terbatas) yang dilakukan KPU setempat. Bagaimana upaya mereka memastikan data pemilih akurat?

Komisi Pemilihan Umum Barito Utara resmi melakukan **Penetapan Bupati Barito Utara** dan Wakil Bupati terpilih, Shalahuddin-Felix, setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Simak detailnya!

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menaikkan insentif RT RW DKI hingga Rp3 juta per bulan mulai Oktober 2025, sebuah janji kampanye yang kini direalisasikan untuk kinerja optimal.

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah.

MK memerintahkan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi kader Partai Gerindra Trisal Tahir sebagai Calon Wali Kota Palopo.

alasan PDIP menggelar pembekalan bagi para kepala daerah terpilih agar visi-misi dapat terwujud.

Diketahui, putusan sengketa Pilkada 2024 akan digelar pada 4–5 Febuari 2025 besok.

Mendagri Tito Karnavian bersama Komisi II DPR bakal membahas mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah.

Saat ini jumlah sengketa Pilkada yang harus ditangani MK sebanyak 300. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kepala daerah terpilih yang tak bersengketa di MK.

Total ada 310 perkara sengketa hasil Pilkada 2024, dengan rincian 23 perkara terkait pemilihan gubernur, 238 pemilihan bupati, dan 49 pemilihan wali kota.

Seharusnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima 314 permohonan perselisihan atau sengketa hasil Pilkada 2024.

Mereka hadir dalam pertemuan dengan calon bupati terpilih Yusif Rio Wahyu Prayogo di masa tahapan Pilkada Serentak 2024.