Pemprov DKI Tengah Kembangkan Program BPJS Hewan, Bakal Gunakan Sistem Microchip

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, mengungkapkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pelayanan serta perawatan hewan

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/6). Dalam kunjungan tersebut, Kenneth memberikan apresiasi terhadap sejumlah perbaikan positif yang telah terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan hewan itu.

Pada sidak sebelumnya, ia menemukan beberapa masalah yang perlu dievaluasi oleh pihak Puskeswan. "Saya sudah pernah ke sini sebelumnya, dan kali ini saya melihat banyak sekali perubahan yang sangat signifikan," ungkap Kenneth saat ditemui di lokasi, Rabu (4/6).

Pria yang akrab disapa Bang Kent ini menyoroti perbaikan yang signifikan dalam pelayanan serta perawatan hewan. Salah satu perubahan yang mencolok adalah peningkatan kualitas pakan hewan yang diberikan.

"Dulu kucing-kucing di sini masih dikasih makan nasi, padahal idealnya kucing tidak bisa mencerna karbohidrat dan akan bisa mengakibatkan diare bagi kucing tersebut. Sekarang mereka sudah diberikan cat food dan wet food sehingga terlihat lebih sehat, gemuk, dan terawat baik," jelas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu.

Kent juga memberikan penghargaan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, Hasudungan Sidabalok, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Puskeswan.

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta, perubahan dalam struktur organisasi juga berkontribusi pada peningkatan kinerja layanan.

"Dulu etos kerja masih rendah, laporan rescue dari masyarakat masih kosong, semua masih dikerjakan secara manual. Tapi sekarang sistemnya sudah digital dan berbasis CRM. Ini bentuk peningkatan yang luar biasa," tambahnya.

Dalam sidaknya, Kent juga menyoroti rencana inovatif dari Puskeswan untuk membangun pet hotel yang dapat dimanfaatkan oleh warga untuk menitipkan hewan peliharaan mereka saat bepergian keluar kota atau luar negeri.

"Layanan ini akan berbayar dan bisa menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelas Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI itu.

Program BPJS untuk Hewan bagi Masyarakat

Kent memberikan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan program BPJS Hewan yang saat ini sedang dirancang oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP). Program ini diharapkan dapat membantu pemilik hewan yang kurang mampu dengan memberikan bantuan pembiayaan.

"Ini ide bagus. Tidak semua pemilik hewan itu berlatar belakang dari kalangan mampu. Kadang yang mereka rescue itu kucing liar dan anjing liar, biasanya mereka juga akan merawatnya. Mereka adalah garda terdepan dalam bantuan pada hewan domestik. Nah dengan program BPJS Hewan, harapannya agar mereka bisa lebih ringan dalam membiayai perawatannya," jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa layanan BPJS Hewan akan terintegrasi dengan sistem identifikasi hewan yang menggunakan microchip, sehingga data mengenai hewan peliharaan bisa dicatat secara sistematis.

Dengan adanya sistem microchip, kepemilikan hewan tidak lagi bergantung pada dokumen konvensional seperti buku dan sertifikat. Rencananya, studi kelayakan untuk program ini akan dimulai pada tahun 2025, dengan target pelaksanaan pada tahun 2026. Kent berharap Puskeswan Ragunan dapat menjadi acuan dalam pelayanan kesehatan hewan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

"Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan buat Dr. Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan yang berstandar internasional," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengungkapkan bahwa program inovatif ini akan mencakup pemasangan microchip pada hewan peliharaan dan integrasi layanan kesehatan ala BPJS khusus hewan, yang akan dimulai dengan studi kelayakan pada tahun 2025 sebelum dilaksanakan uji coba pada tahun 2026.

"Semua hewan peliharaan seperti kucing dan anjing akan dipasangi microchip. Tujuannya untuk memudahkan identifikasi pemilik, jenis hewan, data vaksinasi rabies, serta status sterilisasinya. Microchip ini akan menjadi semacam KTP untuk hewan," kata Hasudungan. Program ini juga dirancang agar dapat disinkronkan dengan layanan BPJS khusus hewan. Namun, Hasudungan menegaskan bahwa layanan BPJS ini hanya akan diberikan kepada hewan yang sudah dipasangi microchip. "Konsep kami adalah BPJS hewan. Jadi, hewan yang ingin menerima layanan harus memiliki microchip terlebih dahulu agar terdata dengan baik," jelasnya.

Insentif ke Pemilik Hewan Tak Mampu

Pemerintah Jakarta tengah mempertimbangkan untuk memberikan insentif kepada pemilik hewan peliharaan dari kalangan masyarakat yang kurang mampu. Insentif ini akan berupa subsidi atau diskon pada biaya layanan.

"Kami rencanakan akan ada diskon khusus, terutama untuk masyarakat Jakarta pemilik hewan yang kurang mampu. Tapi tidak sepenuhnya gratis, karena jika semuanya gratis, dikhawatirkan justru kurang dihargai upaya dari pemerintah," ucapnya. Hal ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan hewan dan pemiliknya.

Hasudungan juga menambahkan bahwa hewan-hewan yang berada di pusat perawatan dan adopsi milik Pemprov, seperti di Puskeswan, akan mendapatkan pemasangan microchip secara gratis. "Tidak ada biaya untuk pemasangan microchip. Ini bentuk pelayanan kami supaya kepemilikan hewan lebih jelas dan bisa dibedakan dengan hewan jalanan," tuturnya. Dengan adanya program ini, Jakarta diharapkan dapat menjadi kota yang ramah tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi hewan peliharaan.