Jaswita Buka Suara soal Polemik Hibisc di Puncak Bogor

Dugaan pelanggaran berikutnya adalah ketidaksesuaian tata bangunan (site plan) kawasan dengan perencanaan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) sedang mengevaluasi kinerja anak perusahaannya bernama Jaswita Lestari Jaya (JLJ). Sebabnya adalah polemik kawasan wisata Hibisc yang berada di Kabupaten Bogor.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memerintahkan kawasan wisata Hibisc dibongkar karena diduga menyalahi perizinan. Menurut dia, dari 35 bangunan wisata Hibisc Puncak Bogor, hanya 14 izin bangunan yang diajukan ke Pemkab Bogor.

Dugaan pelanggaran berikutnya adalah ketidaksesuaian tata bangunan (site plan) kawasan dengan perencanaan. “Maka itu menjadi kewenangan Satpol PP untuk melakukan tindakan peringatan sampai pembongkaran," tutur Dedi.

Evaluasi Anak Perusahaan

Dirut Jaswita, Wahyu Nugroho Heru Cahyo menyatakan fokus pada evaluasi, termasuk memanggil perwakilah JLJ selaku salah satu pengelola Hibisc dalam waktu dekat.

“Kami masih melakukan evaluasi terkait kondisi yang ada. Insya Allah minggu depan kami akan mengundang JLJ untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait Hibisc,” ucap Wahyu, Jumat (7/3).

“Lahan tersebut milik PTPN VIII. JLJ bekerja sama dengan PTPN VIII untuk pemanfaatan lahan. Untuk pengembangan dan pengelolaannya, JLJ bekerja sama dengan mitra. Mitra berperan sebagai investor sekaligus operator,” tambah Wahyu.

Dari tinjauan sementara, ojek wisata Hibisc sudah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Hanya saja, ada beberapa Kawasan yang tidak termasuk saat proses perizinan.

“Obyek wisata tersebut telah memperoleh ijin dari Pemkab Bogor. Tapi memang ada wahana yang tidak termasuk dalam ijin, salah satunya bianglala,” imbuh Wahyu.

“JLJ itu Jaswita Lestari Jaya. Karena namanya ada Jaswita-nya, jadi ada persepsi Jaswita Jabar yang mengelola secara langsung objek wisata tersebut,” tutupnya.