Dedi Mulyadi

Dari total 88.519 orang kena PHK, Jawa Barat dan Jawa Tengah mengambil jumlah terbesar dengan masing-masing 18.815 orang dan 14.700 orang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan relokasi warga terdampak longsor KBB dan penghutanan area rawan bencana. Simak detail bantuan pemerintah dan upaya penanganan terkini.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Bank BJB memiliki peluang besar menjadi bank terbesar dan tersehat di Indonesia dengan mengoptimalkan ekosistem investasi Jawa Barat yang mencapai Rp296,8 triliun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan Bantuan Pengungsi Longsor Cisarua sebesar Rp10 juta per Kepala Keluarga (KK) untuk biaya kontrak tempat tinggal sementara dan kebutuhan dasar selama dua bulan, guna mencegah tekanan psikologis dan mempercepat pe

Proses tersebut dilakukan bersama warga serta petugas gabungan. Setelah lebih dari satu jam, korban yang tertimbun tersebut berhasil dievakuasi.

Dedi khawatir, para pengungsi berpotensi mengalami tekanan psikologis apabila terlalu lama bertahan di posko pengungsian.

Gubernur Jawa Barat menyoroti dilema mendalam di balik tewasnya belasan penambang ilegal di Bogor, yang dianggap pahlawan keluarga namun terlibat aktivitas melanggar hukum. Tragedi Penambang Ilegal Bogor ini memicu pemerintah mencari solusi komprehensif.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis kabar miring terkait ketiadaan anggaran untuk pembayaran Gaji PPPK Jabar paruh waktu, memastikan pencairan akan dilakukan awal Februari 2026.

Dedi Mulyadi membantah jual saham BIJB Kertajati. Ia justru tawarkan skema ruislag aset strategis dengan pemerintah pusat, demi efisiensi dan pengembangan daerah.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan Penindakan ODOL di Jawa Barat akan terus berlanjut, menolak evaluasi Kementerian Dalam Negeri demi melindungi infrastruktur jalan yang dibangun dengan biaya fantastis.

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menegaskan perlunya modal tahunan Bandara Kertajati untuk operasional dan keselamatan, menyikapi keinginan Gubernur Dedi Mulyadi menghentikan setoran dana.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik kurang bayar proyek Jabar 2025 senilai Rp621 miliar, yang disebabkan oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan Beban Fiskal Jawa Barat di awal 2026 sangat berat akibat tunggakan proyek Rp621 miliar dan pemangkasan dana pusat, mengancam program baru yang seharusnya berjalan.

Momen itu terjadi saat acara kegiatan Panen Raya, Pengumuman Swasembada Pangan, di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

Pemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan kesiapannya untuk menerapkan kebijakan Transparansi Anggaran Bekasi melalui publikasi di media sosial, menyusul instruksi Gubernur Jawa Barat demi akuntabilitas publik.

Ia menjelaskan bahwa di Kota Bekasi, umpama, ada sebanyak 58 sektor industri untuk mendapatkan UMSK. Namun yang disetujui gubernur hanya 11 sektor saja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai, kebijakan Upah Sektoral Jawa Barat Makin merugikan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi Mayor Erik yang tengah terbaring sakit setelah mengalami stroke dan hidup sebatang kara.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa karakteristik geografis Jawa Barat yang sempit tidak kompatibel dengan industri sawit yang masif dan boros air.

Bobibos siap memproduksi secara massal bahan bakar berbasis jerami