Jokowi Tunjuk Menteri PAN-RB Azwar Anas jadi Menkopolhukam Ad Interim

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, untuk Menko Polkam sendiri akan diisi oleh pejabat sementara atau ad interim.

Presiden Jokowi resmi melantik Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri di kabinet Indonesia Maju, periode 2019-2024.

"Kita tahu beliau dulu Panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat siap," kata Jokowi

Presiden Jokowi resmi melantik Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri di kabinet Indonesia Maju

Jokowi resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai Menteri ATR/BPN

Presiden Jokowi melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menko Polhukam.

Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.

Presiden Jokowi akan melantik Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam.

Ahmad Sahroni mendengar adanya isu Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024.

Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.)

Istana menjelaskan alasan Presiden Jokowi memilih Mendagri Tito Karnavian menjadi Plt Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD.

Azwar Anas menjalani pemeriksaan di kasus korupsi laptop Chromebook dengan statusnya sebagai saksi.

Anas, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, juga mengenang perjalanan kariernya di dunia jurnalis.

Pernyataan Luhut mengisyaratkan kemungkinan Anas akan kembali terlibat dalam pemerintahan mendatang.

Luhut menceritakan pengalamannya saat menghadapi kendala dalam beberapa proyek, salah satunya e-katalog.

Azwar Anas menyerahkan keputusan nama menteri kepada Prabowo dan PDIP sebagai partai yang menaungi Azwar.

Kelompok hakim se-Indonesia mengajukan cuti massal bersama pada Senin (8/10).

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengimbau ASN dan masyarakat untuk segera menunaikan kewajiban Pelaporan SPT Pajak tahunan demi membangun budaya sadar pajak dan memperkuat akuntabilitas.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera memenuhi kekurangan 4.900 tenaga pendidik di wilayahnya. Upaya ini menjadi prioritas demi memastikan hak dasar masyarakat atas pendidikan

Menpan RB meminta agar para pemimpin instansi pemerintah mengatur pelaksanaan fleksibilitas kerja untuk seluruh pegawai ASN.

Pakar UGM Agustinus Subarsono menilai penerapan Sistem Gaji Tunggal ASN akan menyederhanakan penggajian, meningkatkan kesejahteraan, dan memperbaiki birokrasi. Simak dampaknya!

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mendesak Menteri PANRB menghentikan praktik mutasi ASN nonprosedural Papua yang merugikan daerah dan mengancam pelayanan publik. Simak selengkapnya!

Pustakawan Kementerian PANRB RI melakukan studi layanan dan inovasi perpustakaan di Dinas Perpustakaan Kota Makassar, tertarik dengan 11+ inovasi yang telah meraih penghargaan.