Mendagri Siapkan Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua

Tito belum membeberkan secara rinci skenario yang akan diterapkan, termasuk lokasi dan jumlah peserta retret gelombang kedua.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pihaknya tengah menyusun skenario pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua. Program pembekalan ini ditujukan bagi para kepala daerah yang baru saja dilantik setelah melewati proses sengketa hasil Pilkada 2025 maupun pemungutan suara ulang (PSU).

“Nanti ini akan ditambah yang dua ini, jadi sudah kita buat skenario nanti kita tambah yang dua ini,” katanya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/4).

Dua kepala daerah yang dimaksud Tito adalah Gubernur-Wakil Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo dan Ones Pahabol, serta Gubernur-Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Hellyana. Keduanya baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tito belum membeberkan secara rinci skenario yang akan diterapkan, termasuk lokasi dan jumlah peserta retret gelombang kedua.

"Nanti akan ada beberapa skenario," ujarnya.

Konsep Fleksibel

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan bahwa retret kepala daerah gelombang kedua akan dilaksanakan segera setelah Lebaran 2025.

Menurut Bima, lokasi pelaksanaan kemungkinan masih di Akmil Magelang, seperti retret gelombang pertama. Namun, ada juga opsi lokasi lain mengingat peserta gelombang kedua lebih sedikit.

"Oh ya ini segera. Begitu masuk ini harus secepatnya karena memang setelah lebaran. Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Ada opsi tempat-tempat lain. Tapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama," kata Bima Arya, Rabu (2/4).

Retret gelombang kedua akan menyesuaikan dengan jumlah peserta. Namun tujuannya tetap sama, yakni untuk menyamakan pemahaman dan frekuensi kepala daerah terhadap program prioritas pemerintah pusat.

"Konsepnya pun menyesuaikan. Tapi kita ingin tetap pembekalan itu sesegera mungkin. Karena perlu teman-teman yang belum dapat pembekalan ini juga menyamakan frekuensi tentang program-program prioritas pemerintah," tegas Bima Arya.

Para peserta retret gelombang kedua merupakan kepala daerah yang saat retret pertama dilaksanakan pada Februari 2025 masih memiliki gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Bima Arya menambahkan, gelombang ketiga juga akan digelar bagi kepala daerah yang saat ini masih menunggu hasil pemungutan suara ulang (PSU).

"Oh iya nanti. Setelah PSU ada (retret) lagi. Tapi kan itu di ujung karena waktunya belum pasti. Kita tuntaskan dulu yang sudah pasti selesai," jelas Bima Arya.