Bima Arya

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan empat syarat penting untuk menyiapkan lahan Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia, demi pusat ekonomi desa yang strategis.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Pelayanan Publik Digital Makassar yang dinilai canggih dan transparan, akankah inovasi ini menjadi percontohan nasional?

Wamendagri Bima Arya tegaskan diferensiasi adalah kunci pengembangan ekonomi kreatif, membuka 514 potensi daerah untuk pariwisata. Bagaimana strategi ini dapat mengubah wajah Indonesia?

Wamendagri Bima Arya tegaskan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) 2026 akan tetap perhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemda. Apa saja pertimbangannya?

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong aparatur Pemda manfaatkan pelatihan dari Australia untuk peningkatan kualitas kebijakan publik, demi pelayanan prima.

Wakil Menteri Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendanaan alternatif. Ini penting untuk memperkuat Kemandirian Fiskal Daerah yang masih lemah di sebagian besar wilayah. Bagaimana caranya?

Bagi Bima, hal itu bentuk kepercayaan warga yang begitu besar pada Damkar sehingga perlu dijaga. Namun tugas utama sangat sampai terabaikan.

Dalam kesempatan itu Bima juga menyinggung terkait ormas sebagai salah satu masalah yang membuat kepala daerah pusing.

Bupati dan wali kota akan berada di satu kamar dengan fasilitas dua kasur. Sementara itu, gubernur dapat fasilitas satu ruangan tidur.

Kajian ulang dilakukan pada Selasa 17 Juni 2025, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi.

Terkait dengan konsep retret gelombang kedua nanti akan menyesuaikan dengan kebutuhan para kepala daerah.

Dia menegaskan, kepala daerah dan ASH harus masuk kerja tepat waktu. Apalagi, sudah menikmati waktu libur panjang Lebaran.

Bima Arya mengaku membicarakan banyak hal selama halalbihalal. Salah satunya soal politik.

Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dan taklimat bersama jajaran kabinet Merah Putih di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 4 Maret 2025.

Pemerintah akan mempertimbangkan kepada pelajar yang menjadi korban banjir untuk bisa dikecualikan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi soal pelaksanaan retret kepala daerah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan retret kembali di tahun 2026.

Bima Arya belum memaparkan apa saja sanksi yang disiapkan oleh panitia untuk kepala daerah yang tidak hadir.

Pemerintah hingga saat ini masih menunggu kehadiran para kepala daerah ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti pembekalan atau retret pukul 15.00 WIB.

Kementerian Dalam Negeri menggelar acara cek kesehatan bagi para kepala daerah terpilih, Minggu (16/2).