Menteri PU Klaim Tak Ada Lagi Daerah Terisolasi di Sumatra Pasca Bencana Banjir

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa saat ini tidak ada lagi wilayah yang terisolasi di Pulau Sumatera.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa saat ini tidak ada lagi daerah yang terisolasi di Sumatra, khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, setelah 52 hari pasca bencana banjir dan longsor. Meskipun infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan belum sepenuhnya pulih, Dody menegaskan bahwa penyaluran bantuan kini sudah dapat dilakukan melalui jalur darat.

"Jadi kalau misalnya pun ada jembatan-jembatan nasional yang rusak parah, seperti ruas Tarutung-Sibolga, kita masih bisa pakai jalan-jalan sedikit berputar lewat jalan provinsi. Sehingga boleh dibilang untuk Sumut itu sudah tidak ada lagi daerah yang terisolir. Begitu juga dengan Aceh dan Sumatra Barat," ujarnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Data dari Kementerian PU menunjukkan bahwa terdapat 99 jalan nasional dan 33 jembatan nasional di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana. Namun, Dody mengungkapkan bahwa akses tersebut kini sudah bisa dioperasikan secara fungsional.

"Semua jalan dan jembatan sudah berfungsi secara fungsional, sudah oke semua," ungkapnya. Di sisi lain, total infrastruktur dasar milik daerah yang terdampak bencana mencapai 2.710 unit, yang terdiri dari sekitar 1.900 jalan daerah dan 753 jembatan daerah.

"Kita sekarang sudah mulai masuk ke perbaikan jalan dan jembatan daerah," tambahnya.

Berfungsi 72 Persen

Infrastruktur jalan dan jembatan yang ada saat ini masih belum sepenuhnya dapat beroperasi. Saat ini, jalan daerah telah berfungsi sekitar 72 persen, sedangkan jembatan daerah baru mencapai 13 persen.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa sebanyak 179 unit jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengalami dampak akibat bencana. Saat ini, kondisi operasionalnya telah mencapai 89 persen.

Namun, Dody menjelaskan bahwa "fungsional ini maksudnya belum 100 persen, hampir semua intake-nya bermasalah. Karena sungai-sungainya mendadak melebar dan mendangkal." 

Usul Penambahan Anggaran Menjadi Rp 74 triliun

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, saat ini sedang mengupayakan penambahan alokasi anggaran pasca bencana di Sumatra menjadi Rp 74 triliun. Alokasi ini ditujukan untuk perbaikan infrastruktur di beberapa daerah yang terdampak, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Jumlah tersebut meningkat dari estimasi yang diajukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono, yang sebesar Rp 51,8 triliun.

"Sebetulnya rencana proposal kita itu hampir Rp 74 (triliun) lah, sebenarnya," ungkap Dody dalam sesi jumpa pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (16/1/2026).

Namun, untuk merealisasikan penambahan anggaran tersebut, diperlukan persetujuan dari dewan pengarah yang melibatkan beberapa menteri koordinator, termasuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Menko IPK.

"Setelah dewa-dewa itu semua setuju, baru kemudian kita memohonkan anggaran kepada Menteri Keuangan. Jadi per hari ini surat sudah kita siapkan," jelasnya. Selain itu, Kementerian PU juga harus menyusun rencana induk terkait proyeksi alokasi anggaran tersebut, dengan mengumpulkan pengesahan dari setiap pejabat eselon I yang terkait.

"Karena rencana induk sebetulnya sudah selesai, tinggal para dirjen ini kan banyak juga yang di lapangan. Jadi ngejar-ngejar tanda tangan mereka semua aja," tambah Dody.

Tujuan Penambahan Anggaran

Usulan anggaran mengalami peningkatan dari Rp 51,8 triliun menjadi sekitar Rp 74 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang memperhitungkan adanya kebutuhan tambahan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk sabo dam. Sabo dam adalah struktur yang berfungsi untuk mengendalikan sedimen, yang dirancang untuk menahan lahar vulkanik serta material aliran deras seperti banjir bandang yang terjadi di sungai. Dengan adanya sabo dam, risiko bencana dapat diminimalkan, dan wilayah hilir serta lahan pertanian dapat terlindungi dengan lebih baik.

"Kenapa nambah dari Rp 51 (triliun)? Karena tadi itu harus bikin sabo dam, tambahan sabo dam baru, banyak tuh di Gayo Luwes (Aceh)," jelas Dody.