Percepat Sertifikasi Pulau Terluar Indonesia, BPN Perkuat Kedaulatan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) gencar percepat sertifikasi pulau terluar Indonesia guna memperkuat keamanan dan kepastian hukum, bekerja sama erat dengan KKP.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus menggenjot program percepatan sertifikasi pulau-pulau kecil dan terluar di seluruh wilayah nusantara. Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat kedaulatan nasional serta memberikan kepastian hukum atas aset-aset penting negara. Kerja sama erat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi kunci utama dalam upaya masif ini.

Percepatan sertifikasi ini bertujuan untuk mengamankan wilayah perbatasan dan pulau-pulau strategis dari potensi ancaman. Dengan legalitas jelas, diharapkan sengketa kepemilikan atau pemanfaatan ilegal tidak lagi merugikan kepentingan bangsa. Penegasan status hukum tanah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga keutuhan wilayah.

Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyatakan bahwa inventarisasi dan sertifikasi pulau-pulau ini akan terus dipercepat. Ia menekankan pentingnya sinergi BPN dan KKP untuk memastikan semua pulau terluar memiliki status hukum tanah sah. Upaya ini bukan hanya tentang administrasi, melainkan juga tentang pertahanan dan keamanan negara.

Kolaborasi Strategis BPN dan KKP Perkuat Keamanan Nasional

Kolaborasi antara BPN dan KKP telah menunjukkan hasil signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum di zona pesisir dan pulau-pulau kecil. Ossy Dermawan menjelaskan bahwa kerja sama ini telah mempertegas status kepemilikan tanah di wilayah-wilayah yang rentan. Percepatan sertifikasi pulau terluar Indonesia ini menjadi prioritas nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan bahkan telah memberikan beberapa penghargaan kepada BPN atas perannya yang proaktif dalam mempercepat proses sertifikasi pulau. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen kedua lembaga dalam menjaga aset negara. Sinergi ini diharapkan dapat terus berlanjut dan diperkuat di masa mendatang.

Dermawan menambahkan, "Kami di Kementerian ATR/BPN merasa terhormat menerima pengakuan ini, yang mencerminkan kerja sama kami dalam mensertifikasi pulau-pulau kecil terluar dan memperkuat kedaulatan nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto." Pernyataan ini menegaskan bahwa upaya sertifikasi ini adalah bagian integral dari visi kepemimpinan nasional.

Proses sertifikasi ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada penguatan fungsi pengawasan dan pemanfaatan sumber daya. Dengan adanya sertifikat hak pakai atas nama pemerintah, pengelolaan pulau-pulau ini dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga ekosistem dan potensi ekonomi maritim.

Pencapaian dan Daftar Pulau yang Disertifikasi demi Kedaulatan

BPN menerima penghargaan khusus atas percepatan penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas nama pemerintah melalui KKP. Penghargaan ini meliputi sertifikat yang telah diterbitkan untuk beberapa pulau penting. Ini menunjukkan efektivitas program percepatan sertifikasi pulau terluar Indonesia.

Beberapa lokasi yang telah berhasil disertifikasi antara lain Pulau Lusi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Pulau Mega oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, serta beberapa pulau di bawah Kantor Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat. Keberhasilan ini menjadi contoh nyata komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah.

Selain itu, sertifikasi juga mencakup 10 pulau tak berpenghuni yang ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju, Pulau Batek oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, dan Pulau Salaut Besar oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue. Daftar pulau-pulau ini menunjukkan cakupan luas dari program sertifikasi.

Dengan adanya sertifikasi ini, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengelola dan melindungi pulau-pulau tersebut dari berbagai ancaman, termasuk klaim asing atau eksploitasi ilegal. Ini adalah langkah krusial dalam menjaga integritas teritorial dan sumber daya alam Indonesia. Percepatan sertifikasi ini adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Sumber: AntaraNews