Bpn

Bupati Karawang Aep Syaepuloh meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Cikampek, memperluas jangkauan layanan publik dan melengkapi keberadaan Mal Pelayanan Publik Karawang yang sudah ada, demi kemudahan masyarakat.

Pemerintah memastikan hak dan status tanah warga Sumatra yang terdampak bencana tetap diakui, termasuk penerbitan sertifikat pengganti bagi dokumen yang hilang.

Inisiatif kolaboratif BNI dan Pemprov Maluku Utara hadirkan solusi perumahan permanen bagi nelayan di Sidangoli Dehe, menandai langkah awal mewujudkan Perumahan Nelayan Maluku Utara yang lebih layak.

Pemerintah Kota Surabaya membentuk Satgas Reformasi Agraria untuk mempercepat penanganan sengketa tanah dan persoalan premanisme, memberikan solusi langsung bagi masyarakat.

Gubernur Khofifah menegaskan pentingnya Sertifikasi Tanah Wakaf di Jawa Timur untuk mencegah konflik agraria dan memberikan kepastian hukum aset umat, mendorong pengelolaan profesional.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) gencar percepat sertifikasi pulau terluar Indonesia guna memperkuat keamanan dan kepastian hukum, bekerja sama erat dengan KKP.

Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar mengumumkan 278 ribu bidang tanah wakaf telah tersertifikasi BPN, menandai komitmen besar pemerintah dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat.

Pemkab Trenggalek menargetkan alih status lahan 27 SDN di kawasan hutan menjadi aset daerah pada 2026. Langkah ini memperkuat kepastian hukum dan optimalkan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Pakar sistem informasi memuji langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperkuat Sistem Informasi Pertanahan, dinilai strategis mencegah sertifikat ganda dan wujudkan kepastian hukum agraria.

Perwakilan Ombudsman Kepri berhasil menyelesaikan 190 laporan dari 800 pengaduan masyarakat hingga Oktober 2025, dengan maladministrasi pertanahan menjadi isu utama. Temukan detail penyelesaian laporan Ombudsman Kepri dan kasus-kasus yang ditangani.