PolemiK Take Down Pemberitaan, Polhukam Klarifikasi: Bukan Upaya Bungkam Media

Pemerintah menilai penghapusan konten tidak dapat dilakukan sembarangan, karena harus melalui pertimbangan ketat terkait keamanan nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI menegaskan komitmennya menjaga kebebasan pers di tengah maraknya isu permintaan 'take down' pemberitaan. Pemerintah menilai penghapusan konten tidak dapat dilakukan sembarangan, karena harus melalui pertimbangan ketat terkait keamanan nasional, bukan untuk membatasi ruang kerja media.

Isu take down itu salah satu peserta layangkan saat sesi diskusi berlangsung, menurut Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Pertama TNI Ariefin Sjahrir mengatakan setiap kebijakan yang berkaitan dengan konten media harus melalui kajian mendalam dan prosedur yang telah disepakati lintas sektor.

"Kalau bicara tadi take down. Banyak tahapan-tahapan yang dilihat dalam hal pengambilan keputusan take down. Tidak semudah itu kita mengadakan take down. Kalau dari sisi pemerintah, tujuannya lebih ke stabilitas keamanan kalau itu yang pemerintah lihat. Kondusivitas keamanan nasional ini yang menjadi prioritas utama. Saya kira itu," kata Ariefin Sjahrir, usai menghadiri Forum Koordinasi dan Sinkronisasi “Penguatan Kebijakan Pembangunan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Obyektif, dan Sehat Industri di Semarang, Kamis (13/11).

Kebijakan di tingkat operasional

Dia menyebut kebijakan di tingkat operasional tetap berlangsung secara hati-hati dan berjenjang, dengan memperhatikan dampak sosial dan politik yang mungkin muncul.

"Soal kebijakan atau langkah-langkah di tingkat operasional, nah itu tentu saja sesuai prosedur dan pertimbangan yang sudah ada pembahasannya sebelumnya,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ariefin menegaskan pemerintah tidak bermaksud membatasi ruang pers, melainkan memperkuat ekosistem media yang sehat.

“Kami sadar betul bahwa membentuk ekosistem media yang bersih dan jujur melibatkan banyak stakeholder. Karena itu, Kemenko Polhukam merangkul semua pihak agar bersama-sama mewujudkan media nasional yang sehat,” jelasnya.

Forum

Terkait anggapan bahwa forum tersebut bertujuan untuk membungkam media.

"Justru sebaliknya, pengadaan forum ini agar lebih terbuka. Output-nya berupa rekomendasi kebijakan bagi semua pemangku kepentingan untuk membentuk ekosistem media nasional yang sehat dengan nilai-nilai BEJO’S," katanya.