Tahukah Anda? Investasi Child Care Tingkatkan Partisipasi Kerja Perempuan! Kemendukbangga Buka Peluang Integrasi TPA Koperasi 3T

Kemendukbangga/BKKBN membuka peluang besar untuk Integrasi TPA Koperasi 3T guna atasi kemiskinan ekstrem, sekaligus dorong partisipasi kerja perempuan. Bagaimana mekanismenya?

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN membuka peluang penting untuk mengintegrasikan Tempat Penitipan Anak (TPA) atau Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) dengan koperasi. Inisiatif ini secara khusus menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendukung keluarga.

Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga/BKKBN, Irma Ardiana, di Jakarta pada Senin, 3 November, menyampaikan komitmen. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam merangkul para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi. Kolaborasi ini bertujuan mengatasi kemiskinan ekstrem melalui Program Tamasya dan koperasi.

Inisiatif ini juga mendorong perusahaan, khususnya yang beroperasi di wilayah timur Indonesia, untuk menyediakan fasilitas Tamasya. Tujuannya adalah memfasilitasi pekerja agar tetap produktif. Sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan pengasuhan berkualitas.

Membangun Koperasi Tamasya untuk Wilayah 3T

Kemendukbangga/BKKBN secara aktif menginisiasi pembentukan Koperasi Tamasya. Konsep ini melibatkan integrasi Tempat Penitipan Anak (TPA) atau Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) dengan model koperasi. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat lokal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Irma Ardiana menjelaskan bahwa Koperasi Tamasya akan berbasis pada sumber daya masyarakat setempat. Pendekatan gotong royong menjadi landasan utama dalam operasionalnya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan solusi berkelanjutan untuk pengasuhan anak sambil meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Kolaborasi dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sedang dijajaki untuk mewujudkan konsep ini. "Kita sedang inisiasi dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), bagaimana membentuk Koperasi Tamasya yang memang sumber dayanya dari masyarakat setempat, lebih kepada gotong-royong, begitu," ujar Irma. Integrasi TPA Koperasi 3T ini diharapkan dapat menjadi model efektif untuk mengatasi tantangan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup di daerah-daerah terpencil.

Dorongan Perusahaan dan Peran Pemerintah Daerah

Kemendukbangga/BKKBN mendesak perusahaan, khususnya yang beroperasi di wilayah timur Indonesia, untuk menyediakan fasilitas Tamasya. Langkah ini krusial untuk memfasilitasi para pekerja. Terutama bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pengasuhan anak yang berkualitas.

Irma Ardiana menyoroti kondisi di wilayah timur yang banyak didominasi pekerja laki-laki. Ketersediaan TPA menjadi sangat penting untuk mendukung keluarga pekerja. "Jadi perusahaan di wilayah timur itu kan banyak tambang, itu kan banyak laki-laki yang keluarganya tidak ada di sana. Jadi kalau misalkan mereka tanya, mana tempat penitipan anaknya, tidak ada kan?" paparnya. Pemerintah daerah diharapkan aktif mengadvokasi perusahaan agar turut serta mendirikan Tamasya di lingkungan kerja.

Hingga saat ini, 50 perusahaan telah menjalin kerja sama dengan perwakilan BKKBN di provinsi. Sebanyak 75 TPA telah didampingi oleh Kemendukbangga/BKKBN. Mayoritas TPA ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, menunjukkan perlunya perluasan ke wilayah 3T.

Potensi Peningkatan Partisipasi Kerja dan Data Layanan Tamasya

Studi internasional menunjukkan bahwa investasi dalam fasilitas child care atau tempat penitipan anak memiliki dampak signifikan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan hingga 10 sampai 20 persen. Potensi ini menjadi salah satu pendorong utama program Integrasi TPA Koperasi 3T.

Kemendukbangga/BKKBN mencatat, terdapat 3.202 layanan Tamasya di seluruh Indonesia yang telah tersertifikasi hingga Oktober 2025. Data ini menunjukkan komitmen dalam penyediaan fasilitas pengasuhan anak. Meskipun demikian, pekerjaan rumah besar masih menanti untuk wilayah 3T dan masyarakat miskin.

Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga memiliki Program Taman Asuh Sejahtera. Program ini disubsidi penuh oleh APBN maupun APBD. "Nanti kita akan buka peluang untuk perusahaan-perusahaan juga bisa membentuk untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan," tutur Irma. Ini akan semakin memperluas jangkauan layanan pengasuhan anak bagi masyarakat.

Sumber: AntaraNews