Peran Unik DPRK Otsus: Kawal Kebijakan Keberpihakan OAP di Kota Sorong, Apa Pentingnya?

DPRK Otsus Kota Sorong berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah daerah agar benar-benar berpihak pada Orang Asli Papua (OAP). Simak peran strategis mereka!

Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus), Robert Malaseme, baru-baru ini menegaskan komitmen lembaganya. Ia menyatakan bahwa DPRK Otsus memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) di Kota Sorong.

Penegasan ini disampaikan Malaseme di Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu lalu. Kehadiran unsur DPRK Otsus dalam lembaga legislatif ini merupakan amanat dari Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua. Hal ini memberikan ruang representasi politik bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Sebagai perwakilan yang tidak berasal dari partai politik, melainkan diangkat melalui jalur aspirasi masyarakat adat, DPRK Otsus memiliki tanggung jawab besar. Mereka berkomitmen penuh untuk memastikan kepentingan OAP tetap menjadi prioritas utama. Ini menjadi fondasi kuat bagi setiap kebijakan yang akan diambil.

Peran Strategis DPRK Otsus dalam Mengawal Kebijakan

Robert Malaseme menjelaskan bahwa posisi DPRK Otsus sangat unik dan krusial. “Karena kami bukan berasal dari partai politik, tetapi diangkat melalui jalur aspirasi masyarakat adat, maka sudah menjadi komitmen kami untuk memastikan kepentingan OAP tetap menjadi prioritas,” ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi independensi dan fokus mereka pada aspirasi komunitas adat.

Kehadiran DPRK Otsus merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan ruang representasi politik yang lebih besar bagi masyarakat adat. Dengan demikian, mereka dapat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah, khususnya di Kota Sorong.

Fungsi utama DPRK Otsus adalah sebagai pengawas dan pendorong kebijakan yang pro-OAP. Mereka bertindak sebagai jembatan antara pemerintah kota dan masyarakat adat. Tujuannya adalah agar setiap program pembangunan dapat selaras dengan kebutuhan dan aspirasi Orang Asli Papua.

Mendorong Peraturan Daerah yang Berpihak pada OAP

Dalam menjalankan perannya, DPRK Otsus berencana untuk mendorong lahirnya kebijakan daerah yang konkret. Salah satu fokus utamanya adalah melalui rancangan peraturan daerah (perda) non-APBD. Perda ini akan secara spesifik berfokus pada penguatan kapasitas ekonomi dan sosial OAP.

Malaseme menekankan pentingnya perda yang benar-benar mendukung pengembangan potensi sumber daya manusia Papua. “Kami ingin agar ada perda yang benar-benar berpihak pada pengembangan potensi sumber daya manusia Papua, baik di sektor pendidikan, ekonomi kreatif, maupun pengelolaan sumber daya alam,” katanya. Ini mencakup berbagai sektor vital bagi kemajuan OAP.

Inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk pemberdayaan OAP. Dengan adanya perda yang jelas, program-program pemerintah akan memiliki dasar hukum yang kokoh. Hal ini juga akan memastikan alokasi sumber daya yang tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat adat.

Sinergi untuk Pembangunan Adil dan Berkelanjutan

Sinergi antara DPRK jalur partai politik dan DPRK Otsus dianggap sangat penting untuk mencapai pembangunan yang adil. Robert Malaseme menyatakan bahwa kolaborasi ini akan memastikan kebijakan pembangunan di Kota Sorong tidak meninggalkan kelompok masyarakat adat. Keterlibatan kedua belah pihak akan menciptakan keseimbangan dalam pengambilan keputusan.

DPRK Otsus berharap keberadaan mereka dapat menjadi penghubung yang efektif. “Kami berharap kehadiran kami dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat adat dengan pemerintah kota, agar pembangunan berjalan secara adil dan berkelanjutan,” harapnya. Ini menunjukkan visi jangka panjang untuk Kota Sorong.

Melalui sinergi ini, diharapkan pembangunan di Kota Sorong dapat berjalan secara inklusif. Semua elemen masyarakat, termasuk Orang Asli Papua, akan merasakan manfaatnya. Ini adalah langkah maju menuju tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkeadilan bagi seluruh warga.

Sumber: AntaraNews