Bantuan Hukum

Kemenkum Bengkulu akan segera mengadakan Pelatihan Paralegal Posbankum untuk memastikan layanan hukum merata hingga pelosok desa, memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.

Kemenkum Sulsel aktif mendorong peran Posbakum di desa dan kelurahan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi reformasi hukum yang inklusif.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan **Peran Paralegal Gorontalo** tidak hanya menangani konflik, tetapi juga harus proaktif mengidentifikasi potensi masalah hukum sejak dini untuk pencegahan efektif.

Menteri Hukum RI meresmikan 729 Pos Bantuan Hukum di Gorontalo, memastikan ketersediaan layanan hukum gratis bagi masyarakat. Inisiatif ini memperluas akses keadilan hingga tingkat desa.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meninjau Posbakum di Gorontalo. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki akses keadilan yang merata, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Kabupaten Rejang Lebong kini menjadi percontohan nasional. Seluruh 156 desa dan kelurahan telah memiliki Posbakum, meningkatkan akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan LBH-PPI lahir di momen krusial pasca-pengesahan KUHAP baru, memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Kemenkumham NTT bersama Pemkab Ende bertekad mempercepat pembentukan pos bantuan hukum (posbankum) di seluruh desa dan kelurahan, demi mewujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat.

Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) mendesak DPR RI untuk segera menuntaskan pengesahan RUU KUHAP, mengingat urgensi pembaruan hukum acara pidana yang krusial menjelang berlakunya KUHP baru.

Kemenkumham Kalbar gencar mematangkan peresmian PosbankumDes/Kel di seluruh wilayahnya. Program ini hadir untuk memastikan setiap warga, termasuk kelompok rentan, memperoleh akses keadilan.

Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, tegaskan pentingnya peran Advokat Probono bagi masyarakat tidak mampu. Simak bagaimana akses keadilan dijamin untuk semua warga negara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kemenkum Sumut) serius menggenjot pemerataan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa/kelurahan demi wujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat.

Kemenkum Sulawesi Utara menyoroti peran paralegal sebagai garda terdepan dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Diskusi strategis digelar untuk menyempurnakan kebijakan bantuan hukum.

Anggota DPRD Jabar mengapresiasi Bale Pananggeuhan Gedung Sate, pos pengaduan satu pintu yang memudahkan warga Jabar menyampaikan keluhan. Bagaimana sistem kerjanya?

Ikadin Kalbar perkuat bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, didukung penuh Pemprov Kalbar, demi akses keadilan yang merata. Bagaimana kesiapan mereka menghadapi penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2026?

Kemenkum Kalteng berhasil merampungkan pembentukan 1.571 Posbakum di seluruh desa/kelurahan, menjadi yang tercepat keempat di Indonesia. Bagaimana capaian ini tingkatkan akses keadilan?

Kemenkum Sumut dan Pemkab Deli Serdang bersinergi membentuk Posbankum Deli Serdang untuk pemerataan akses hukum. Temukan bagaimana inisiatif ini menjangkau masyarakat dan menyelesaikan sengketa!

Anak Machica Mochtar penuhi panggilan polisi, Muhammad Iqbal Ramadhan, diperiksa terkait dugaan penghasutan demo Jakarta ricuh, namun ia klaim hanya beri bantuan hukum.

Kemen PPPA berkoordinasi untuk memastikan Dukungan Keluarga Korban Kekerasan Anak di Kolaka Timur pasca insiden tragis yang menewaskan gadis 10 tahun. Bantuan psikologis dan hukum disiapkan.

Kemenkum Kepri tegaskan Posbakum Keadilan Restoratif wujudkan akses hukum bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketahui bagaimana program ini bekerja dan daerah mana saja yang sudah 100% Posbakum di Kepri!