Bantuan Hukum

Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran dekan, dosen, dan mahasiswa UNTAG ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serius meningkatkan perlindungan kelompok rentan. Program "Kecamatan Berdaya" menjadi ujung tombak dalam upaya pemberdayaan perempuan dan penanganan kasus kekerasan di 35 kabupaten/kota.

Kanwil Kemenkum Sulut melatih 297 paralegal sebagai 'juru damai' di desa/kelurahan. Program ini bertujuan mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat dalam penanganan tindak pidana ringan.

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memperkuat layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum, memastikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat menggelar pelatihan paralegal bagi 1.044 peserta dari enam kabupaten, bertujuan memperkuat akses keadilan masyarakat di wilayah tersebut.

Puluhan kelurahan di Bantul kini memiliki Layanan Posbankum, fasilitas mediasi hukum yang mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat. Simak bagaimana posbankum beroperasi dan peran strategisnya.

Kementerian Hukum mengklaim **Posbankum** sukses meredam konflik masyarakat, termasuk sengketa rumah ibadah dan waris, menghadirkan keadilan hingga pelosok desa. Simak selengkapnya!

Kanwil Kemenkum Jambi menyelenggarakan pelatihan paralegal gelombang pertama 2026 untuk memperkuat peran Posbankum di desa dan kelurahan, memastikan akses keadilan merata bagi masyarakat.

Kemenkum Kalsel dan Korem 101/Antasari bersinergi memperkuat hukum, memperluas akses keadilan, dan layanan bantuan hukum bagi masyarakat Kalsel. Kolaborasi strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan MoU.

Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng terus tingkatkan pembinaan Posbankum di Palangka Raya. Langkah strategis ini demi memastikan masyarakat, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan akses keadilan yang merata dan berkualitas.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meninjau Posbakum di Gorontalo. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki akses keadilan yang merata, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Kabupaten Rejang Lebong kini menjadi percontohan nasional. Seluruh 156 desa dan kelurahan telah memiliki Posbakum, meningkatkan akses keadilan dan layanan hukum bagi masyarakat.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan LBH-PPI lahir di momen krusial pasca-pengesahan KUHAP baru, memperkuat akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Kemenkumham NTT bersama Pemkab Ende bertekad mempercepat pembentukan pos bantuan hukum (posbankum) di seluruh desa dan kelurahan, demi mewujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat.

Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) mendesak DPR RI untuk segera menuntaskan pengesahan RUU KUHAP, mengingat urgensi pembaruan hukum acara pidana yang krusial menjelang berlakunya KUHP baru.

Kemenkumham Kalbar gencar mematangkan peresmian PosbankumDes/Kel di seluruh wilayahnya. Program ini hadir untuk memastikan setiap warga, termasuk kelompok rentan, memperoleh akses keadilan.

Kanwil Kemenkum Babel Tingkatkan Pemahaman Hukum masyarakat desa terpencil melalui program 'Berkumpul', fokus pada KUHP terbaru dan bantuan hukum gratis.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jateng berhasil merampungkan pembentukan 8.563 Posbankum di seluruh desa/kelurahan, menandai langkah awal penting dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Posbankum menjadi wadah vital mewujudkan keadilan substantif, kini mencapai 100% di Kalteng dan 83,46% nasional.

Kabar baik bagi warga ibu kota! Seluruh 267 kelurahan di Jakarta kini resmi memiliki Posbankum, memperluas akses keadilan substantif hingga ke akar rumput dan mendekatkan layanan hukum bagi masyarakat.