Bawaslu

Pemisahan Jadwal Pemilu Nasional dan Pilkada pasca Putusan MK 135/2024 membuka peluang besar pengawasan lebih fokus, namun juga menyisakan tantangan regulasi. Simak dampaknya!

Diketahui, turunnya Bawaslu Kota Jambi ke rumah-rumah warga langsung ini turut didampingi sejumlah petugas dari Bawaslu Pusat.

Bawaslu Sulsel dan Komisi II DPR RI menggelar evaluasi pengawasan Pemilu di Luwu, membahas pembenahan sistem kepemiluan pasca-pesta demokrasi lalu demi masa depan yang lebih baik.

Polres Anambas siap kawal pemilu pascaputusan MK Nomor 135, berjanji sinergi dengan Bawaslu dan KPU. Apa dampak perubahan regulasi ini terhadap pengawasan pemilu di daerah?

Perkenalan antara teradu dan pengadu dimulai pada Februari 2023 saat acara di Yogyakarta.

eradu didalilkan telah melakukan tindak pidana penipuan serta tindak pidana eksploitasi kekerasan seksual dan asusila kepada pengadu.

Komisi II DPR RI menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan pemilu dan demokrasi. Langkah ini diharapkan menciptakan pemilu yang lebih berkualitas dan bersih di masa depan.

Anggota Bawaslu Gorontalo Utara menegaskan Peran Bawaslu di Luar Pemilu tidak berhenti. Simak bagaimana lembaga ini terus mengawal demokrasi dan integritas pemilu!

Komisi II DPR RI menyinggung KPU-Bawaslu RI sering membuat rapat koordinasi nasional ke luar negeri.

Adapun yang diadukan adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Agus Tomi, bersama dua anggotanya Kadarsyah dan Cecep Ramdani.

Ia berpendapat bahwa format konten video pendek di TikTok memudahkan penonton untuk memahami pesan dengan cepat.

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan pelibatan ketiganya dalam kampanye dan politisasi SARA.

Bawaslu menyebut, menurunnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta harus menjadi refleksi bersama.

meminta pihak yang merasa dirugikan atas keputusan KPU yang melakukan diskualifikasi agar menempuh upaya hukum.

Bawaslu melaporkan sudah menerima 1.500 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 per 1 Desember.

Dengan adanya penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada tersebut. Maka, perlu dilakukannya refleksi hingga evaluasi.

Berdasarkan aturan, untuk Pilkada yang dimenangkan oleh kotak kosong maka akan dilakukan Pemilu ulang di tahun depan.

Bawaslu menyebut angka tersebut menjadi bukti banyaknya upaya pelanggaran aturan di Pilkada serentak 2024, yang sudah dilakukan pencegahan.

Jenis pelanggaran berdasarkan laporan dan temuan seperti dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penolakan menggelar 26 PSU itu setelah KPU mengkaji rekomendasi Bawaslu.