Bencana Nasional

Selama ini, penanganan bencana di Indonesia dinilai masih cenderung reaktif, bukan berbasis pencegahan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengucurkan dana darurat guna mengatasi dampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra, memicu pertanyaan tentang mekanisme pembiayaan bencana.

Banyak bencana besar di Tanah Air yang sebelumnya tetap ditangani oleh pemerintah dalam skala daerah tanpa status nasional, seperti gempa Palu.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar merespons peluang penetapan Status Bencana Nasional di wilayah Sumatera menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda, menunggu keputusan kementerian terkait.

Dalam sejarahnya, beberapa bencana telah ditetapkan sebagai bencana nasional, termasuk tsunami Aceh dan pandemi Covid-19.

Indikator penetapan bencana nasional mencakup jumlah korban, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi.

Anggota DPD RI mendesak pemerintah pusat segera menetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akibat banjir bandang serta longsor. Kerusakan parah melumpuhkan kehidupan warga.

Presiden Prabowo Subianto memberikan **Prabowo Respons Bencana Nasional** terkait desakan status darurat, menegaskan pemerintah fokus memantau dan menyalurkan bantuan ke daerah terdampak.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mendesak pemerintah memastikan evakuasi Ponpes Sidoarjo tuntas tanpa sisa korban. Proses identifikasi 50 jenazah telah rampung, namun masih ada korban lain yang dicari.

BNPB menegaskan proses Identifikasi Korban Pesantren Roboh Al-Khoziny membutuhkan tahapan forensik dan administrasi yang teliti. Mengapa prosedur ini krusial dan tak bisa instan?