Aset Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius memperkuat pengelolaan NSD Rusun Kapuas untuk memastikan aset daerah tertib, terarah, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencetak sejarah dengan meraih rekor MURI untuk sertifikasi aset DKI Jakarta terbanyak se-Indonesia, mencapai 3.922 sertifikat senilai Rp102 triliun.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset daerah dobel klaim dan belum tersertifikasi, berpotensi menimbulkan masalah hukum. Hal ini mendorong percepatan penertiban aset.

Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap 152 unit kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk memastikan kesesuaian fisik dan penggunaan anggaran pemeliharaan.

Pemerintah Kabupaten Sigi memastikan pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di lahan sekolah tidak akan mengganggu KBM. Bupati Sigi menjelaskan prosedur penggunaan lahan aset daerah ini untuk KDMP Sigi.

Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali memperingatkan seluruh pengembang perumahan untuk segera menyerahkan lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), guna optimalisasi pembangunan dan kenyamanan warga di wilayah Bekasi.

Anggota dewan mendesak percepatan Digitalisasi Aset Pemprov Jatim untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih minim, di tengah potensi aset triliunan rupiah yang belum tergarap optimal.

Pemerintah Kabupaten Magetan berhasil mengamankan 11 sertifikat aset daerah senilai Rp2,5 miliar melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, menandai langkah penting dalam upaya Sertifikasi Aset Daerah Magetan demi kemaslahatan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah radikal dengan menggabungkan puluhan BUMD Jabar menjadi satu Super Holding pekan depan, bertujuan menghentikan praktik BUMD hantu dan intervensi politik.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah melakukan optimalisasi stadion untuk UMKM, menjadikannya pusat ekonomi baru dan penggerak ekosistem sepak bola yang berkelanjutan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Revitalisasi Ruang Publik DKI tidak hanya bergantung pada APBD, melainkan juga skema pembiayaan kreatif. Bagaimana strateginya?

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman menegaskan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah sangat krusial demi tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil mengumpulkan Rp2,1 miliar dari lelang akbar Barang Milik Daerah Kaltim, mengubah aset tak produktif menjadi sumber PAD signifikan.

Realisasi pendapatan Pasar Mardika Ambon hanya Rp900 juta dari target Rp18 miliar, memicu kekecewaan DPRD Maluku dan sorotan tajam terhadap tata kelola pasar sentral tersebut.

Pemkab Trenggalek menargetkan alih status lahan 27 SDN di kawasan hutan menjadi aset daerah pada 2026. Langkah ini memperkuat kepastian hukum dan optimalkan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Pemprov Sumut ajukan Ranperda Penambahan Modal Bank Sumut melalui aset daerah. Langkah ini bertujuan perkuat kinerja, jaga kepemilikan saham, dan dukung transformasi menuju KBMI 2.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi menyerahkan hibah aset tanah dan bangunan kepada OJK Sulut, memperkuat sinergi dan dukungan dalam pengawasan sektor jasa keuangan daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera memanfaatkan lahan eks RS Sumber Waras yang bernilai Rp1,4 triliun sebagai Proyek Strategis Nasional, demi pelayanan kesehatan optimal.

Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) menyesalkan **Pembukaan Ilegal Bandung Zoo** tanpa izin Pemkot Bandung, mengancam keselamatan pengunjung dan menyalahi prosedur. Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan sepihak ini?

Pemerintah Kota Banjarmasin serius mengelola aset daerah demi mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp600 miliar pada 2025. Simak bagaimana optimalisasi aset Banjarmasin ini akan dilakukan!