Berita Bpjs Kesehatan

Peserta JKN tidak perlu lagi membawa atau mencetak kartu fisik, karena data kepesertaan sudah terintegrasi secara digital di sistem rumah sakit maupun faskes.

Penetapan tarif dalam setiap paket INA-CBG selain biaya medis seperti obat dan alat kesehatan, juga sudah mempertimbangkan jasa medis tenaga kesehatan.

Penyerahan santunan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak lepas dari kontribusi faskes di seluruh tingkatan.

Sejak 2014 sampai 2024, sekitar Rp1.087 triliun telah digelontorkan BPJS Kesehatan untuk membiayai jaminan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia.

BPJS Kesehatan berupaya menjaga kualitas kerja para pegawai dengan menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan para pegawainya.

Ghufron mengatakan pada September–Oktober 2025, peserta wajib melakukan SRK sebelum mengakses layanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Berkat JKN, Nurmian bisa menjalani pengobatan hipertensi tanpa beban biaya, dengan pelayanan yang menurutnya cepat, ramah, dan mudah diakses.

Dewi menceritakan pengalamannya dalam merasakan langsung manfaat program JKN, khususnya untuk perawatan kesehatan gigi yang sedang ia jalani.

Fornas disusun oleh para ahli farmakologi yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan, dan keputusan pemilihan obat berdasarkan bukti ilmiah mutakhir.

Tidak semua jenis penyakit dan kondisi medis ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Penghargaan ini merupakan jerih payah BPJS Kesehatan beserta seluruh jajaran untuk terus bekerja lebih keras, terus berinovasi dan berkolaborasi.

BPJS Kesehatan senantiasa melakukan pembinaan dan terus memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk menyalurkan ide kreatif.

Supervisi ini mencakup pemeriksaan dan peninjauan langsung di Klinik Polda Sulawesi Utara dan Rumah Sakit Bhayangkara Manado.

Pemohon SIM didorong untuk terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN, sehingga dalam situasi darurat, akses layanan kesehatan selalu tersedia.

Hingga 1 September 2024, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 277 juta jiwa atau 98,67% dari total penduduk Indonesia.

Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).

Kepesertaan aktif JKN kini merupakan salah satu syarat dalam penerbitan SKCK.

Penghargaan diberikan untuk mengapresiasi komitmen dalam mendukung upaya transformasi digital.

Jumlah penduduk yang telah mendapatkan Program JKN telah mencapai 265 juta jiwa atau 95,76% dari jumlah Penduduk.