Bpk
Berita Utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Pernyataan Mojtaba Khamenei tentang Selat Hormuz Picu Was-Was Global
Mojtaba Khamenei Akhirnya Muncul ke Publik, Ajak Masyarakat Iran Solid hingga Balas Dendam ke AS-Israel
Ancaman Trump Langsung Dibalas Terpilihnya Mojtaba Khamenei Jadi Pemimpin Tertinggi Iran yang Baru
Jiwa Patriotisme, Warga Iran Berbondong-bondong Pulang Kampung dari Turki Bela Tanah Air di Tengah Agresi AS–Israel
Garda Revolusi Iran Tegaskan Dukung Pemerintahan Mojtaba Khamenei Usai Gantikan Ayatollah Khamenei
Berita Utama Lainnya

- akuntabilitasBPK Indonesia Terpilih Jadi Anggota UN Board of Auditors Periode 2026-2032, Bukti Pengakuan Global

- bpkMengapa KPK Fokus di Jawa? Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina Libatkan Pengadaan EDC Terbanyak di Pulau Ini


- advertorialKumpulkan Pemangku Kebijakan, BPK Dorong Percepatan Pembangunan Jalur Lintas Selatan Banyuwangi

- bapenda pasaman baratTahukah Anda? Bapenda Pasaman Barat Gandeng BPK untuk Gali Potensi PAD Hingga Rp161 Miliar!

- aliran danaTerungkap Aliran Dana! KPK Periksa Kabag Umum Kemenag dalam Kasus Kuota Haji 2023-2024 yang Rugikan Negara Rp1 Triliun

- bpkMengungkap Keunikan: Panggung Seni Budaya Nusantara Hadirkan 23 Wilayah dalam Rangkaian Hari Kebudayaan 2025


- bpkKPK Ralat, BPK Masih Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Kuota Haji yang Diduga Capai Rp1 Triliun!


Wakil Ketua Komite IV Elviana saat menyampaikan laporan tersebut menyatakan pihaknya telah melaksanakan fit and proper test terhadap 72 dari 75 kandidat.

Misbakhun berpendapat soal pentingnya sinergi antara BPK dan DPD demi mengawal desentralisasi fiskal.

Misbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.

BPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

BPK tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LK BPKH tahun 2023.

WTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.

Banyak figur yang lebih layak dipilih sebagai anggota ketimbang calon dari politisi.

Di bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.

Prabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan



















