Bpk
Berita Utama




- akuntabilitasBPK Indonesia Terpilih Jadi Anggota UN Board of Auditors Periode 2026-2032, Bukti Pengakuan Global

- bpkMengapa KPK Fokus di Jawa? Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina Libatkan Pengadaan EDC Terbanyak di Pulau Ini


- advertorialKumpulkan Pemangku Kebijakan, BPK Dorong Percepatan Pembangunan Jalur Lintas Selatan Banyuwangi

- bapenda pasaman baratTahukah Anda? Bapenda Pasaman Barat Gandeng BPK untuk Gali Potensi PAD Hingga Rp161 Miliar!

- aliran danaTerungkap Aliran Dana! KPK Periksa Kabag Umum Kemenag dalam Kasus Kuota Haji 2023-2024 yang Rugikan Negara Rp1 Triliun

Berita Terbaru
Berita Populer
Terungkap, Segini Rincian Harga Jabatan Perangkat Desa Kabupaten Pati Dipatok Bupati Nonaktif Sudewo
Penampakan Tersangka Jion saat Terima Uang Rp2,6 Miliar Terkait Kasus Jual Beli Jabatan di Pati
KPK Periksa Ahmad Husein Terkait Dugaan Aliran Dana Kasus Bupati Pati Sudewo
KPK Apresiasi Warga Pati atas Dukungan Penanganan Kasus Korupsi Bupati Sudewo
Gerindra Rapat Tentukan Nasib Sudewo di Partai Usai Jadi Tersangka, Ingatkan Pesan Prabowo untuk Jauhi Korupsi
Berita Utama Lainnya
- advertorialPemprov Sumut Raih Opini WTP ke-11 Kalinya dari BPK, Gubernur Bobby Nasution Ingatkan OPD Tetap Pertahankan

- bank tanahTemuan BPK: Ada Ketidaksesuaian Tarif PNBP dan Sertifikasi Tanah, Ini Rekomendasi untuk Bank Tanah




- bpkPejabat PKP Marah Banyak Pengembang Bangun Rumah Subsidi Tidak Layak Huni, Minta BPK Lakukan Audit

- berita updateVIDEO: Ekspresi Prabowo Terima Laporan IHPS I 2024 Dari BPK: Sersan, Serius Tapi Santai!





Dana Bansos telah dikembalikan ke kas negara, dan telah dilaporkan juga sebagai respons atas temuan BPK.

BP Tapera komitmen memperbaiki sistem dan tata kelola mengintegrasikan nomor identitas para pensiunan PNS.

Selama proses pengembalian dana Tapera, terdapat kendala seperti ketidakcocokan data.

Dalam laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), telah menemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional pada 2020-2021.

Pemberian suap tersebut agar proyek BTS 4G 2021 Kominfo mendapatkan hasil WTP

Sebanyak 211 kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Banten tidak diketahui keberadaannya.

Laporan dilakukan usai BPK menemukan adanya dugaan penyimpangan senilai Rp371,83 miliar dalam pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk periode 2020-2023.

Ali Fikri menyebut pemeriksaan SYL cs dilaksanakan di gedung merah putih KPK.

Permintaan uang itu agar Kementan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Padahal BPK memiliki tugas peran yang penting untuk mengawasi aliran uang negara mulai dari hulu sampai ke hilirnya.









