Demokrasi

PDI Perjuangan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk membahas sikapnya terkait isu pemilihan kepala daerah (Pilkada), sementara hasil survei menunjukkan mayoritas pemilih menolak Pilkada dipilih oleh DPRD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Barat aktif menggandeng partai politik untuk bersama-sama membangun pendidikan politik Sulbar yang lebih baik, demi stabilitas dan partisipasi demokrasi yang berkualitas.

PDI Perjuangan menggelar Rakernas 2026 di Ancol, Jakarta, untuk membahas berbagai isu krusial yang menjadi sorotan masyarakat, termasuk kebebasan berbicara dan sistem Pilkada.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai konten Pandji Pragiwaksono sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi, menekankan pentingnya kritik dalam demokrasi.

Anggota Komisi III DPR RI menilai kritik komika Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan "Mens Rea" sebagai hal wajar dalam demokrasi, sehingga tak perlu dilaporkan ke polisi.

Anggota DPR RI menyuarakan pentingnya perlindungan komedian dari kriminalisasi, menyusul laporan terhadap Pandji Pragiwaksono. Seni dianggap sebagai alat kritik, bukan sekadar hiburan, dan harus dilindungi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi sorotan publik terhadap Draf Perpres Penanggulangan Terorisme TNI yang beredar, menegaskan draf tersebut belum final dan mengajak masyarakat fokus pada substansi peraturan.

Wakil Menteri Hukum menegaskan Pasal 218 KUHP tentang penghinaan Presiden tidak mengekang kebebasan berekspresi, melainkan hanya menargetkan perbuatan menista atau memfitnah.

Tokoh HAM Natalius Pigai mendesak kepolisian untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait serangkaian ancaman terhadap aktivis dan influencer. Siapa dalang di baliknya dan bagaimana polisi akan menanganinya?

Ketua Umum Bahlil Lahadalia secara tegas melarang kader menjadikan Partai Golkar sebagai alat untuk kepentingan bisnis pribadi, menegaskan komitmen partai untuk rakyat.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya Dialog Antargenerasi, mengingatkan pejabat untuk mendengar dan berdialog dengan generasi muda demi menghindari kesenjangan dan kesalahpahaman.

PSI Jakarta mendesak pengesahan RUU Pemilu untuk mengatasi masalah biaya politik yang mahal dan kelelahan kelembagaan. Bisakah RUU ini membawa perubahan signifikan bagi demokrasi Indonesia?

Akademisi Prof. Gayus Lumbuun menekankan pentingnya Keterlibatan Politik Masyarakat aktif dalam negara. Apa bedanya Rule of Law dan Rule by Law yang krusial bagi demokrasi?

Ketua Bawaslu NTT, Nonato Da Purificacao Sarmento, tekankan krusialnya Pendidikan Pemilih Bawaslu NTT di masa non-tahapan untuk bentuk perilaku politik pemilih dan tingkatkan partisipasi.

KPU RI menegaskan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) dapat menjadi landasan penting bagi DPR dalam merevisi sistem pemilu, menunjukkan data partisipasi yang tak dimiliki pihak lain.

Bawaslu Gorontalo Utara menegaskan komitmennya untuk menjamin hak pilih disabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Ini adalah upaya mewujudkan pemilu yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menekankan peran pers yang krusial dalam pembangunan daerah dan pengawasan pemerintahan. Simak bagaimana pers menjadi pilar kolaborasi dan edukasi, disampaikan di kota bersejarah bagi PWI.

KPU Riau mengajukan total Rp5,6 miliar anggaran hibah non pemilihan ke Pemprov Riau untuk kegiatan pasca-Pemilu dan pendidikan pemilih. Simak detail pengajuan KPU Riau Anggaran Hibah Non Pemilihan ini!

Penasihat Presiden Purnomo Yusgiantoro menegaskan transparansi adalah fondasi utama demokrasi dan kunci ketahanan energi, sekaligus benteng dari disinformasi. Simak urgensinya!

KPU Kabupaten Gorontalo masifkan program **Pendidikan Pemilih KPU Gorontalo** di SMA, membekali generasi muda agar cerdas dan kritis hindari hoaks menjelang pemilu. Apa dampaknya bagi demokrasi?