Demokrasi

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendesak kepolisian segera mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, aktivis KontraS, yang dinilai mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.

Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal, mengecam dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus ini agar tidak merusak demokrasi dan menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti sikap sebagian pengamat yang dinilai memicu kecemasan publik, menegaskan pentingnya persatuan demi kemajuan bangsa.

Akademisi menyoroti pentingnya Penguatan Pertahanan Indonesia yang tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan kontrol sipil. Bagaimana menjaga keseimbangan ini di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks?

Wakil Ketua Dewan Pers Busyro Muqoddas menekankan verifikasi, independensi, dan etika sebagai kunci utama dalam praktik Etika Jurnalisme. Hal ini menjadi tantangan sekaligus kewajiban wartawan di tengah dinamika informasi yang cepat.

Komnas HAM menilai vonis bebas Delpedro Marhaen dan tiga aktivis lainnya dalam kasus dugaan penghasutan sebagai preseden positif untuk menjaga kebebasan berekspresi di Indonesia.

Setelah divonis bebas, Delpedro Marhaen meminta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta negara untuk memulihkan harkat martabatnya dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) terus memicu perdebatan publik, dengan kekhawatiran ancaman terhadap kebebasan pers di tengah perkembangan teknologi digital.

Pengamat kebijakan publik menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah tepat ditempatkan dalam fungsi pendidikan, mengingat manfaatnya bagi kesiapan belajar anak sekolah dan investasi jangka panjang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan pentingnya etika kritik mahasiswa dalam berpendapat, menyusul dugaan teror yang dialami Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berupaya memperkuat Kualitas Demokrasi Sulsel, menghadapi tantangan dinamis dan menargetkan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di wilayah timur Indonesia.

Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta menegaskan sikapnya yang sejalan dengan masyarakat perihal wacana Pilkada tidak langsung, menampung aspirasi demi demokrasi yang lebih baik dan menghasilkan pemimpin representatif.

Muhammadiyah menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, menegaskan langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menempatkan institusi strategis langsung di bawah Presiden.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Parliamentary Threshold krusial demi mewujudkan partai politik yang terlembaga kuat dan pemerintahan yang efektif di Indonesia.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan **pelonggaran syarat pencalonan Pilkada** sebagai langkah strategis memberantas politik uang dan mahar politik, sekaligus mendorong lahirnya pemimpin berkualitas.

KPU Bangka Barat berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan akurasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemula dari kalangan pelajar, demi Pemilu yang inklusif dan berkualitas.

Partai Gema Bangsa resmi mendeklarasikan diri sebagai kekuatan politik baru, siap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Indonesia dalam menghadapi Pemilu 2029.

Junta militer Myanmar gelar tahap kedua Pemilu Myanmar di tengah krisis politik. Proses ini bertujuan membentuk pemerintahan baru, namun legitimasi pelaksanaannya menuai sorotan internasional.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menilai sistem tersebut sebagai kemunduran demokrasi yang 'maju-mundur' seperti.

Rencana pelibatan TNI dalam penanganan terorisme melalui draf Peraturan Presiden menuai sorotan. Anggota DPR menekankan pentingnya Pengawasan TNI Kontra Terorisme agar tidak melemahkan demokrasi dan sistem peradilan pidana.