Apbn 2026

Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola ruang fiskal 2026 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Bagaimana strategi APBN di tengah keterbatasan ini?

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran besar untuk pemulihan bencana di Sumatra, memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa gangguan.

Pemerintah Kabupaten Subang mengusulkan penambahan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) untuk APBN 2026, demi pemerataan akses energi bagi warga Subang, daerah penghasil migas.

Pemerintah Provinsi Maluku serius menggenjot sektor perkebunan kakao sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengangkat perekonomian daerah dari status termiskin kedelapan di Indonesia.

Pengamat ekonomi menilai Gubernur Bobby Nasution bijak menyikapi pemangkasan TKD Rp1,1 triliun di Sumut untuk 2026, melihatnya sebagai peluang reformasi fiskal daerah dan mendorong optimisme.

Komisi XI DPR RI meminta pemerintah daerah bersabar atas pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) di APBN 2026. Apa alasan di balik kebijakan ini dan bagaimana dampaknya bagi daerah?

Pemprov Lampung akan melakukan efisiensi belanja besar-besaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas, untuk menghadapi pemotongan TKD sebesar Rp583 miliar. Bagaimana strategi mereka?

Pemerintah Provinsi Sumbar mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN menyusul proyeksi pemangkasan dana transfer ke daerah 2026. Mengapa usulan ini penting bagi daerah?

Kementerian Pekerjaan Umum memuji kesiapan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam menggarap Proyek Strategis Manokwari, khususnya Pusat Layanan UMKM Terpadu. Simak detailnya!

Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (Iluni FEB UI) bersama Fraksi NasDem DPR RI mendiskusikan Tantangan APBN 2026, menyoroti ruang fiskal yang kian terhimpit dan pentingnya kebijakan berpihak rakyat.

Pemerintah dan DPR sepakat memberlakukan cukai minuman berpemanis (MBDK) mulai 2026. Namun, besaran tarif cukai minuman berpemanis ini masih dalam tahap pembahasan intensif, memicu rasa penasaran publik.

Menurut Puan target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen bisa tercapai lewat kebijakan dan program pemerintah yang bagus.

Anggaran itu dialokasikan dengan mempertimbangkan target jumlah siswa dan santri yang akan menerima manfaat program ini pada tahun depan.

Said berharap pemerintah mengajukan angka-angka asumsi ekonomi makro yang realistis, namun tetap menginjeksikan harapan bahwa perekonomian nasional bisa tumbuh.

Jika dibandingkan dengan outlook pembayaran bunga utang 2025 sebesar Rp552,1 triliun, beban bunga utang tahun depan meningkat 8,6 persen.

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan 2026, pada urutan pertama, Badan Gizi Nasional menerima pagu sebesar Rp268 triliun.

Menurut Deni, beban utang yang menumpuk berbarengan dengan belanja mengikat lainnya, seperti subsidi dan belanja pegawai.

RAPBN 2026 tidak hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi juga gambaran arah kebijakan lima tahun ke depan.

Namun, di balik angka fantastis itu, CSIS mengingatkan adanya konsekuensi serius terhadap postur fiskal.

Menkeu Sri Mulyani menuturkan kemerdekaan merupakan amanat dari para pejuang bangsa yang harus dijaga dan dirawat bersama.