Demokrat

Keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana harus menjadi fokus utama semua pihak saat ini.

Menurut AHY, di tengah kondisi yang tidak mudah, pemerintah tetap bekerja secara serius, terukur, dan bertanggung jawab.

Di sela-sela sambutannya, AHY menunjukkan foto Tim 8 kepada jajaran PKS.

Rombongan DPP PKS disambut langsung Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran.

Partai Demokrat menyatakan mendukung keputusan pemerintah yang akan memberi gelar pahlawan kepada sejumlah pendahulu bangsa.

Kejadian tersebut terjadi pada Kamis pagi, 23 Oktober 2025. Iskandar, yang menjabat sebagai pengurus DPC Demokrat Sinjai, baru saja pulang ke rumah.

DPP Partai Demokrat menganggap pertemuan tersebut merupakan hal yang biasa dan tak perlu diributkan.

Dia berjanji, Partai Golkar akan mempelajari dan merespons sejumlah tuntutan itu secara proaktif serta terukur.

AHY berpesan kepada anggota DPR dan DPRD agar bisa menjaga lisan, jangan menyakiti masyarakat

Partai Demokrat menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam meredakan dinamika nasional. Apa saja poin penting dari pertemuan AHY dan Presiden?

Menurut Deputi Bidang VII DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, pujian tersebut menunjukkan AHY telah berhasil menjalankan mandat dan visi presiden di kabinet.

Gestur politik ini dinilai sebagai sinyal kuat kedekatan Prabowo dengan Partai Demokrat dalam konstelasi pemerintahannya.

Termasuk parpol pendukung. Demokrat menilai, reshuffle kabinet merupakan hak penuh dari Presiden Prabowo.

Demokrat menilai, saat ini lebih baik membangun negeri dan kesampingkan perbedaan.

Bahlil menegaskan, pernyataan tersebut hanya bermuatan candaan dan tidak mengandung ajakan politik serius.

Demokrat sebut Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara memiliki kemandirian dalam memimpin pemerintahannya.

Demokrat sangat terbuka dan tidak ada keraguan untuk membahas RUU Perampasan Aset.

Segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat BUMN tetap menjadi ranah penegakan hukum.

Usulan dari Forum Purnawirawan TNI itu merupakan bagian dari dinamika politik pemerintahan yang ada saat ini.

Namun, Fraksi Demokrat di DPR tentu akan mempelajari terlebih dahulu terkait RUU Perampasan Aset.