Dprd Jabar

DPRD Jawa Barat menyoroti potensi krisis sampah di Bandung Raya akibat TPPAS Sarimukti yang diprediksi hanya mampu bertahan satu tahun lagi. Waspada "bom waktu" sampah yang mengancam kebersihan lingkungan.

Wakil Ketua DPRD Jabar menyoroti nilai historis Kelenteng Jamblang Cirebon, bangunan kuno yang menjadi saksi bisu perpaduan budaya dan agama di Tanah Pasundan.

DPRD Provinsi Jawa Barat mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan alokasi Anggaran Pemberdayaan Disabilitas pada APBD 2027, demi kesetaraan hak dan kemandirian kaum disabilitas.

Wakil Ketua DPRD Jabar menyoroti rendahnya serapan aspirasi desa di Indramayu melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengancam pembangunan akar rumput.

DPRD Jawa Barat berencana mengalokasikan Rp20 miliar untuk melipatgandakan Kapasitas Olah Sampah Bogor di TPPAS Lulut-Nambo, mengatasi darurat sampah dan optimalisasi produksi RDF.

Komisi IV DPRD Jabar kawal ketat realisasi Program Listrik Desa untuk menerangi lebih dari 100 ribu rumah tangga tidak mampu di seluruh wilayah Jawa Barat, memastikan bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Komisi V DPRD Jabar mendesak evaluasi total dan pengetatan pengawasan kontraktor setelah atap SMAN 2 Gunung Putri ambruk, menyoroti ketidaksesuaian spesifikasi teknis bangunan.

Wakil Ketua DPRD Jabar menyoroti lambatnya penyelesaian fasilitas pendukung Embarkasi Haji Indramayu, terutama masalah air bersih dan pembangunan masjid, yang terganjal birokrasi anggaran.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat menemukan sejumlah sekolah di Indramayu belum tersentuh Program Makan Bergizi Gratis, memunculkan kekhawatiran akan ketidakmerataan implementasi program nasional ini.

Anggota DPRD Jawa Barat Ahab Sihabudin meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi program bantuan pertanian Garut setelah menerima keluhan petani terkait hama tikus dan kualitas benih padi yang buruk, mengancam ketahanan pangan lokal.

Anggota Komisi II DPRD Jabar menyoroti dugaan kerusakan alam di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) dan mendesak pengelolaan wisata yang mengedepankan prinsip konservasi TNGC demi kelestarian ekosistem.

DPRD Jawa Barat menggodok Ranperda Pemajuan Kebudayaan, menjadikan sejarah lokal sebagai inti. Ini memastikan kebijakan pembangunan tak tercerabut dari akar budaya dan nilai masyarakat, memperkuat Perda Kebudayaan Jawa Barat.

Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Sidamulih di Pangandaran menghadapi tantangan serius tanpa tenaga pengajar dan anggaran, mengancam target operasional tahun ajaran 2026.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Aten Munajat, akan menggelar kegiatan Legislator Jabar Sapa Warga Berbasis Budaya di Garut sepanjang 2026 guna melestarikan kebudayaan dan mempererat silaturahmi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami alasan Sarjan, tersangka suap proyek Bekasi, memberikan sejumlah uang kepada Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, memicu pertanyaan besar tentang hubungan keduanya.

DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa **pengelolaan sampah berbasis desa** melalui optimalisasi TPS3R menjadi solusi krusial untuk mengurangi beban TPA dan menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.

DPRD Jabar mendesak percepatan implementasi Petasol Solusi Krisis Sampah Bandung Raya, inovasi pengolahan plastik jadi bahan bakar. Mampukah teknologi lokal ini jadi harapan baru?

Lahan tokoh sejarah Islam Nusantara, Pangeran Djojokusumo kini terbelit sengketa klaim penjualan yang disebut keluarga ahli waris sebagai tindakan cacat hukum.

Fenomena peralihan masif masyarakat ke kendaraan listrik berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat, mengingat APBD provinsi masih sangat bergantung pada pajak kendaraan konvensional. DPRD Jabar mendesak mitigasi risiko fiskal atas tren.

DPRD Jawa Barat mendesak Bank BJB untuk tidak hanya fokus pada setoran daerah, melainkan BJB Prioritaskan Pembiayaan Produktif guna menggerakkan ekonomi riil masyarakat dan pembangunan daerah.