Dprd Jabar

Salah satu sorotan tajam tertuju pada kasus makam Eyang Santri di Desa Girijaya, Cidahu, Kabupaten Sukabumi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami alasan Sarjan, tersangka suap proyek Bekasi, memberikan sejumlah uang kepada Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, memicu pertanyaan besar tentang hubungan keduanya.

DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa **pengelolaan sampah berbasis desa** melalui optimalisasi TPS3R menjadi solusi krusial untuk mengurangi beban TPA dan menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.

DPRD Jabar mendesak percepatan implementasi Petasol Solusi Krisis Sampah Bandung Raya, inovasi pengolahan plastik jadi bahan bakar. Mampukah teknologi lokal ini jadi harapan baru?

Lahan tokoh sejarah Islam Nusantara, Pangeran Djojokusumo kini terbelit sengketa klaim penjualan yang disebut keluarga ahli waris sebagai tindakan cacat hukum.

Fenomena peralihan masif masyarakat ke kendaraan listrik berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat, mengingat APBD provinsi masih sangat bergantung pada pajak kendaraan konvensional. DPRD Jabar mendesak mitigasi risiko fiskal atas tren.

DPRD Jawa Barat mendesak Bank BJB untuk tidak hanya fokus pada setoran daerah, melainkan BJB Prioritaskan Pembiayaan Produktif guna menggerakkan ekonomi riil masyarakat dan pembangunan daerah.

Masa persidangan II DPRD Jabar 2025-2026 resmi dibuka, ditandai penetapan Perubahan AKD DPRD Jabar. Simak detail penyesuaian keanggotaan komisi dan badan di sini.

Anggota DPRD Jawa Barat mengingatkan Gubernur Dedi Mulyadi agar setiap kebijakan, termasuk terkait reboisasi dan penanaman teh, harus didasari kajian mendalam untuk menghindari masalah anggaran dan dampak sosial.

Anggota DPRD Jabar menggelar Sapa Warga Berbasis Budaya di Garut selama tiga hari. Kegiatan ini bertujuan melestarikan seni dan budaya lokal sebagai identitas bangsa.

Legislator Jabar, Ika Siti Rahmatika, meluncurkan program Sapa Warga dengan pendekatan budaya di Kuningan untuk memperluas penyerapan aspirasi masyarakat secara natural dan efektif.

Pemerintah Kota Cirebon memastikan penertiban PKL Sukalila Cirebon berjalan dengan penyediaan tempat layak serta berbagai keringanan, demi penataan kota dan keberlangsungan usaha pedagang.

Anggaran Penataan Gedung Sate di Jabar senilai Rp19,7 miliar disebut 'siluman' oleh legislator. Transparansi pergeseran anggaran dipertanyakan di tengah efisiensi daerah.

Anggota DPRD Jabar menyoroti kebutuhan Pola Baru Belajar Kebangsaan bagi generasi muda yang kritis dan dinamis, menggantikan metode konvensional yang dinilai tidak efektif.

Anggota DPRD Jabar intensif mengecek langsung kondisi Pelayanan Kesehatan Jabar di berbagai fasilitas, menemukan sejumlah persoalan krusial yang butuh perhatian segera.

DPRD Jabar mengungkap tiga pilar utama untuk memajukan sepak bola Jabar, meliputi dukungan komunal, pemerintah, dan sponsor. Apa saja detailnya?

DPRD Jawa Barat menegaskan ketersediaan anggaran besar untuk Metro Jabar Trans pada 2025, menandakan perbaikan layanan transportasi publik, khususnya koridor Jatinangor, akan segera terwujud.

Anggota DPRD Jabar menyoroti ironi Anggaran Gapura Gedung Sate senilai Rp3,9 miliar, yang dinilai cacat prioritas dibandingkan alokasi minim untuk pelestarian situs budaya Sunda.

Anggota DPRD Jabar Aten Munajat menggelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis Garut untuk ratusan warga. Inisiatif ini wujud kepedulian legislator terhadap pentingnya kesehatan masyarakat.

Anggota DPRD Jawa Barat menekankan perlunya penguatan Mitigasi Bencana Jawa Barat, mulai dari pemetaan daerah rawan hingga edukasi masyarakat, guna menghadapi musim hujan yang berpotensi bencana.