Hak Pekerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur mencatat sekitar 30 Aduan THR Kaltim setiap tahun yang didominasi keterlambatan pembayaran, mendorong pemerintah membuka posko pengaduan.

Jelang Idul Fitri, Bupati Karawang Aep Syaepuloh mendesak seluruh perusahaan untuk segera melunasi Pembayaran THR Karawang secara penuh. Dinas Ketenagakerjaan siapkan posko aduan. Simak selengkapnya!

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak percepatan pengesahan RUU PPRT sebagai perisai perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga dari ancaman krisis ekonomi global yang mulai terasa dampaknya di dalam negeri.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi membuka Posko Pengaduan THR Sumsel untuk memastikan pemenuhan hak Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh pekerja di wilayahnya.

Pemerintah Kota Bandung membuka Posko Pengaduan THR Lebaran 2026 untuk memfasilitasi konsultasi dan pelaporan bagi pekerja, memastikan hak Tunjangan Hari Raya mereka terpenuhi sesuai ketentuan.

Pemerintah Kota Bandarlampung proaktif membuka posko pengaduan THR untuk memastikan hak pekerja terpenuhi jelang Idul Fitri 1447 H/2026, beroperasi seminggu sebelum Lebaran.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar perusahaan kepada pekerja tepat waktu, serta membentuk satgas khusus untuk mengawasi pembayaran THR.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kepada seluruh pemberi kerja untuk menunaikan kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, serta membuka posko aduan bagi pekerja.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok intensifkan pemantauan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan. Langkah ini untuk memastikan seluruh pekerja menerima haknya sesuai regulasi, menghindari keterlambatan atau pelanggaran THR.

Disnakertrans Kotim menyediakan kanal pelaporan daring untuk Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2026, memastikan hak-hak pekerja terpenuhi secara cepat dan efisien.

Ribuan buruh smelter di Bangka Belitung terancam setelah operasional dihentikan. Mitigasi sosial dan Perlindungan Buruh Smelter mendesak untuk mencegah krisis kemanusiaan dan ekonomi lokal.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menegaskan penanganan kasus eksploitasi pekerja migran asal Temanggung di Malaysia telah ditindaklanjuti secara serius demi perlindungan hak-hak korban.

Disnakertrans Garut segera bertindak atas laporan 10 pekerja Garut terlantar di Kalimantan Barat karena upah tak dibayar. Bagaimana nasib mereka selanjutnya?

Kabar baik bagi ratusan pekerja! KSPSI mengumumkan pencabutan PHK massal di PT Multistrada Arah Sarana Bekasi, memastikan 285 buruh kembali bekerja setelah kesepakatan tercapai.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memastikan pemerintah akan memfasilitasi pekerja yang terdampak PHK, termasuk dari perusahaan tekstil yang diduga pailit, agar memperoleh hak pesangon sesuai ketentuan. Simak bagaimana Wamenaker Jamin Pesangon

Kementerian Ketenagakerjaan mendesak perusahaan menerapkan **rekrutmen adil** tanpa diskriminasi, menyusul temuan persyaratan tak relevan. Apa saja yang dilarang dan bagaimana aturannya?

Komisi IX DPR RI menjadikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan sebagai prioritas demi ekosistem kerja yang adil. Simak detail poin-poin krusial yang akan dibahas!

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendesak pengesahan RUU PPRT demi kepastian hukum dan jaminan sosial bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga. Mengapa RUU ini sangat mendesak?

Kartini masa kini dihadapkan pada beragam persoalan dalam berkarir. Peran perempuan di dunia kerja masih jauh dari harapan.