Hukum Daerah

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama Kemenkumham Babel gelar bimtek untuk optimasi produk hukum daerah, demi tata kelola pemerintahan yang taat hukum dan kepastian masyarakat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Bangka Belitung baru saja mengharmonisasikan 11 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Belitung Timur. Langkah ini bertujuan memperkuat kualitas regulasi daerah demi pemerintahan yang akuntabel.

Kemenkumham Babel rampungkan Harmonisasi Raperbup Belitung Timur terkait pengelolaan pajak daerah, memastikan produk hukum berkualitas dan efektif. Simak detailnya!

Kemenkum Babel mantapkan harmonisasi dua Raperda krusial Pemkab Bangka, memastikan keselarasan dengan regulasi nasional. Ini upaya vital demi tata kelola pemerintahan yang kuat.

Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah memfasilitasi harmonisasi tujuh Ranperbup Banggai Kepulauan, memastikan regulasi daerah selaras dan efektif demi tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Kanwil Kemenkum Sulsel sukses mengharmonisasi 114 Rancangan Produk Hukum Daerah dari tiga kabupaten. Temukan bagaimana upaya ini memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah menggelar harmonisasi Ranperda dan Ranperbup di Tegal untuk percepatan regulasi responsif. Apa saja yang dibahas demi pembangunan daerah?

Kemenkum Malut menggelar harmonisasi Ranpergub Kemitraan UMKM antara usaha besar dan lokal. Namun, draf tersebut tak bisa dilanjutkan. Apa penyebabnya?

Kemenkum Kalsel memfasilitasi harmonisasi aturan disiplin ASN Kabupaten Tapin, memastikan regulasi selaras dengan nasional untuk memperkuat profesionalisme dan pelayanan publik.

DPRD dan Pemkot Banjarbaru menyepakati pembatalan dua raperda yang sebelumnya masuk Propemperda 2025, termasuk Raperda Pertanian Organik dan Teknologi Informasi, dalam dinamika **pembatalan raperda Banjarbaru** yang menarik perhatian.