Hukum Internasional

Qatar Kecam Serangan Rudal Iran terhadap wilayahnya sebagai pelanggaran kedaulatan dan ancaman stabilitas kawasan, menegaskan hak untuk merespons sesuai hukum internasional.

Malaysia menyatakan kecaman keras atas Serangan Israel ke Iran, menegaskan bahwa tindakan agresif tersebut hanya akan memicu konflik lebih luas dan mengancam stabilitas global.

Venezuela mengecam perintah eksekutif Amerika Serikat yang menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang mempertahankan perdagangan sah dengan Kuba, menyebutnya pelanggaran hukum internasional dan mengancam kebebasan berdaulat negara.

Para Menteri Luar Negeri ASEAN menegaskan kembali komitmen untuk menyelesaikan negosiasi Code of Conduct (CoC) Laut China Selatan pada tahun 2026, demi menjaga perdamaian dan stabilitas di perairan sengketa.

Pemerintah Malaysia membantah laporan media mengenai kompensasi lahan 5.207 hektare terkait perbatasan Indonesia-Malaysia. Klarifikasi Perbatasan Malaysia ini menegaskan negosiasi berdasarkan hukum internasional, bukan timbal balik.

Pemerintah Spanyol secara tegas menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi mantan Presiden AS Donald Trump, menegaskan komitmen pada tatanan multipolar dan solusi dua negara.

Uni Eropa secara tegas mendesak Israel untuk menghentikan proyek permukiman di Tepi Barat, termasuk rencana E1, karena dinilai mengancam perdamaian dan stabilitas regional serta melemahkan solusi dua negara.

Wakil Menteri Luar Negeri RI menegaskan kembali **Dukungan Indonesia Kedaulatan Somalia** di forum OKI, menolak keras pengakuan Israel terhadap Somaliland yang berpotensi memicu ketidakstabilan di kawasan.

Pakar hubungan internasional menyoroti pergeseran tatanan Geopolitik Global dari hukum internasional menuju persaingan kekuatan. Situasi ini menciptakan kondisi yang semakin rapuh dan tidak stabil.

Aksi unilateral Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Maduro pada awal 2026 memicu kecaman internasional serta desakan kuat untuk reformasi PBB.

Liga Arab dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mengecam keras pengakuan Israel terhadap Somaliland, menegaskan bahwa langkah ini melanggar hukum internasional dan kedaulatan Somalia.

Ali Tokman, terpidana kasus narkoba asal Belanda, telah dibebaskan dari Lapas Surabaya untuk menjalani proses repatriasi ke negaranya, menandai kesepakatan penting antara Indonesia dan Belanda.

Reni Rahmawati, WNI korban pengantin pesanan di China, akhirnya bisa kembali ke Indonesia setelah resmi bercerai. Simak kronologi pemulangan dan kasus TPPO yang menimpanya.

Universitas Padjadjaran (Unpad) menyambut penganugerahan Mochtar Kusumaatmadja sebagai Pahlawan Nasional, menegaskan bahwa hukum adalah perjuangan nyata untuk kedaulatan bangsa, bukan sekadar teori.

Akademisi Prof. Ariawan Gunadi berhasil meraih penghargaan "Inspiring Young Leader in Education and Law" di Indonesia Kita Award 2025, menginspirasi lewat dedikasi pada pendidikan dan hukum internasional.

Aktivis Wanda Hamidah menegaskan upaya Global Sumud Flotilla menembus blokade Gaza adalah legal menurut hukum internasional, namun ratusan partisipan justru ditangkap Israel. Mengapa bisa terjadi?

Universitas Pancasila (UP) dan Rajamanggala University of Technology Krungthep Thailand menjalin Kolaborasi UP Thailand dalam konferensi internasional, membuka peluang riset dan pendidikan global.

Sekjen PBB Antonio Guterres menyoroti bahwa Prinsip PBB sedang menghadapi tekanan belum pernah terjadi, dengan konflik di Gaza, Ukraina, dan Sudan sebagai bukti nyata pelanggaran hukum internasional.

Kementerian Luar Negeri Palestina menyambut positif pengakuan Negara Palestina oleh Inggris, Kanada, dan Australia, menyebutnya langkah berani yang sejalan dengan hukum internasional.

Anggota DPR RI optimistis Presiden Prabowo Subianto akan mengangkat isu kemanusiaan Palestina di Sidang PBB ke-80, menegaskan posisi konsisten Indonesia dan mendesak aksi nyata dunia.