Hukum Lingkungan

Polres Kuningan selidiki dugaan penggunaan mata air ilegal di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menyusul laporan masyarakat. Penyelidikan ini berfokus pada pemanfaatan sumber air tanpa izin resmi di kawasan konservasi.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup, mengajukan gugatan lingkungan perusahaan senilai Rp4,8 triliun terhadap enam perusahaan di Sumatera Utara, menegaskan komitmen restorasi ekosistem dan akuntabilitas penuh.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam membeberkan kronologi lengkap di balik upaya pembubaran PT Telaga Biru Semesta, perusahaan ekspedisi yang tersandung kasus pencemaran lingkungan, setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon memperkuat pengembangan ilmu Hukum Lingkungan melalui kuliah umum internasional dan kolaborasi global, menghadapi tantangan keberlanjutan sumber daya laut.

DPRD Kabupaten Bogor bersama Kemenkumham Jabar gelar rapat penting membahas Harmonisasi Raperda Lingkungan terkait pengelolaan sampah dan sumber daya air. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

BKSDA Kalsel tegaskan sanksi hukum berat bagi pelaku perdagangan satwa dilindungi, menyusul pengungkapan 1.930 bagian satwa liar di Banjar. Apa saja ancamannya?

Indonesia diganjar dua penghargaan bergengsi dari PBB atas kinerja luar biasa dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, termasuk vonis tertinggi untuk kejahatan lintas batas. Apa saja kasusnya?

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyambut baik putusan PN Cibinong yang menolak gugatan SLAPP PT KLM terhadap ahli lingkungan, menegaskan pentingnya perlindungan bagi pejuang lingkungan.

DPC GMNI Kabupaten Tangerang mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk segera menindak tegas PT Sukses Logam Indonesia (PT SLI).

Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu melakukan **evaluasi Perda Bengkulu** Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Tanah. Langkah ini penting demi menjaga relevansi aturan dan menyeimbangkan pembangunan serta kepentingan masyarakat.