Makan Bergizi Gratis

Perumda Pasar Makassar mengambil langkah strategis memperkuat rantai pasok pangan untuk menjamin keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Makassar, demi gizi masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit APBN akan tetap terkendali hingga akhir tahun 2026, menepis kekhawatiran masyarakat di tengah gejolak ekonomi global dan berbagai skenario harga minyak dunia.

Selain itu, aspek kebersihan diri atau personal hygiene juga menjadi perhatian penting dalam menjaga standar operasional dapur agar sesuai ketentuan.

BGN menegaskan pengadaan bahan baku dialokasikan dengan biaya Rp 8.000 hingga Rp 10.000 per porsi harus dilakukan dengan jujur tanpa adanya kecurangan.

Satuan Tugas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Nabire memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siap melayani program Makan Bergizi Gratis mulai 31 Maret 2026, usai pemantauan menyeluruh untuk menjamin kualitas dan kelayakan.

Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas ingatkan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk mematuhi petunjuk teknis operasional pemerintah guna menjamin kualitas program Makan Bergizi Gratis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui langkah efisiensi Program MBG dengan syarat kualitas makanan tidak berkurang. Penyesuaian skema ini diharapkan menjaga manfaat program tanpa membebani anggaran negara berlebihan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan disalurkan berdasarkan jumlah hari kehadiran siswa di sekolah, sebuah langkah efisiensi yang berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun.

Anggota DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengingatkan pentingnya sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sekadar formalitas, demi menjamin kualitas dan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar masa depan ge

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat riset peternakan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis pemerintah serta mencapai kemandirian pangan nasional.

Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan aturan baru yang mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengelola limbah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan keberlanjutan dan kesehatan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini wajib menerapkan pengelolaan sampah berbasis Ekonomi Sirkuler MBG, bertujuan menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan program.

Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan pemantauan limbah domestik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap tiga bulan sebagai upaya menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

SPPG memiliki tanggung jawab penuh dalam menangani sisa pangan, mengelola sampah, serta mengolah air limbah domestik yang dihasilkan dari kegiatan operasional.

Prabowo mengungkapkan 1000 lebih dapur MBG dihentikan sementara. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk memastikan kualitas MBG tetap terjaga.

Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan terpenuhi dengan baik.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas melalui kebijakan efisiensi anggaran Indonesia di seluruh kementerian dan lembaga demi menjaga defisit fiskal tetap di bawah batas 3 persen, memastikan stabilitas ekonomi nasional.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Papua Pegunungan gencar mendorong Sertifikasi Halal Dapur MBG di Jayawijaya. Hal ini bertujuan memastikan kualitas dan higienitas makanan gratis bagi masyarakat.

BGN sendiri telah memiliki Deputi Pemantauan dan Pengawasan untuk mengawasi penyelenggaraan program MBG.

Menurut saya, terlepas dari potensi dampak perang AS/Israel dengan Iran terhadap harga minyak, yang lebih penting adalah agenda perbaikan di tubuh pemerintah.